Tekan Covid-19, Pemkot Malang Tingkatkan Prokes Jadi 6M

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Malang Sutiaji. SP/ JT
Wali Kota Malang Sutiaji. SP/ JT

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota Malang sedang berupaya menekan angka penyebaran kasus Covid-19 dengan menerapkan 6M yang menyasar lingkungan permukiman warga hingga tingkat RT dan RW untuk memutus rantai penyebaran klaster Covid-19 di Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa 6M tersebut diantaranya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, menjaga keteraturan makan dan imun.

"Sekarang protokol kesehatan itu bukan lagi 5M, tapi 6M. M terakhir menjaga keteraturan makan dan imun," ungkapnya, Rabu (3/2/2021).

Sutiaji kembali menambahkan, peningkatan penerapan 6M tersebut harus dijalankan oleh masyarakat lantaran ditemukannya mutasi penyebaran virus Covid-19. Mutasi virus ini disinyalir dapat menginfeksi dan bereplikasi di saluran pencernaan. Apalagi, jika tenaga dari seseorang tersebut terporsir oleh berbagai aktivitas padat, bukan tidak mungkin rentan tertular. Karena daya tahan tubuh atau imunnya menurun.

Sutiaji mengimbau, masyarakat agar tertib menerapkan pola makan yang sehat agar kondisi imunitas tubuh terjaga.

"Maka ayo jaga pola makan, hidupnya tertib, jangan begadang malam. Kalau bisa semua aktivitas pakai media jarak jauh aja, semua pakai online. Karena Covid-19 belum pudar dari kita semua. Jadi jaga diri kita, jaga keluarga kalau itu mampu maka sama halnya kita dengan jaga negara," terangnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengevaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah Indonesia yang dinilai tak efektif menekan angka penyebaran kasus Covid-19.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus menggerakkan operasi dan edukasi masyarakat disiplin menerapkan disiplin Covid-19 di masing-masing wilayah.

"Kita itu terus ya, melalui jalur RT/RW itu. Di kelurahan itu setiap seminggu 3 kali kita melibatkan perangkat daerah setempat. Itu woro-woro (disiplin protokol kesehatan Covid-19). Jadi mohon kesadaran masyarakat," pungkasnya. Dsy9

 

Berita Terbaru

Asrama Santri Al-Ibrohimi Tak Berwujud, Dana Hibah Rp400 Juta Malah Berubah Jadi Tanah Atas Nama Pribadi

Asrama Santri Al-Ibrohimi Tak Berwujud, Dana Hibah Rp400 Juta Malah Berubah Jadi Tanah Atas Nama Pribadi

Jumat, 19 Jun 2026 17:36 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 17:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Sidang dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk Yayasan Pondok Pesantren Al Ibrohimi, Manyar, G…

RUPS PLN Tetapkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan, Berikut Rinciannya

RUPS PLN Tetapkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan, Berikut Rinciannya

Jumat, 19 Jun 2026 17:14 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 17:14 WIB

SurabayaPagi, Jakarta — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT PLN (Persero) telah diselenggarakan di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (…

Jelang Musda Demokrat, Michael Ungkap Semua DPC Dukung Emil Dardak Pimpin Jatim

Jelang Musda Demokrat, Michael Ungkap Semua DPC Dukung Emil Dardak Pimpin Jatim

Jumat, 19 Jun 2026 15:05 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 15:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa Timur, dukungan kepada Emil Elestianto Dardak untuk k…

Tegak Lurus AHY dan Emil Dardak, Demokrat Jatim Luncurkan JUARA

Tegak Lurus AHY dan Emil Dardak, Demokrat Jatim Luncurkan JUARA

Jumat, 19 Jun 2026 14:53 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komitmen Partai Demokrat untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat t…

Sensus Ekonomi 2026 Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pemkab Sidoarjo.

Sensus Ekonomi 2026 Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pemkab Sidoarjo.

Jumat, 19 Jun 2026 12:45 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyatakan Sensus Ekonomi 2026 mempunyai peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan …

Kopdes Bikin Biaya Penalti Rp 100 Juta ke Calon Manajer

Kopdes Bikin Biaya Penalti Rp 100 Juta ke Calon Manajer

Kamis, 18 Jun 2026 23:21 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 23:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ada ketentuan biaya penalti Rp 100 juta pada Seleksi Pengadaan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah…