SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi melakukan penggabungan pada awal Februari lalu, yang terdiri dari Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pembentukan BSI tersebut diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan perbankan syariah di Indonesia. Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) mengungkapkan peluang dan tantangan BSI kedepannya. Selasa (23/03/2021).
Pakar Hukum Syariah Unair, yakni Dr. Prawitra Thalib, S.H, M.H., menuturkan bahwa keputusan merger BSI tersebut sudah tepat. Rencana merger merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat daya saing perbankan syariah.
“Melalui merger tersebut diestimasi kekuatan modal BSI dapat masuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV. Dengan status Buku IV ini, kesempatan mereka berkembang dan berekspansi akan semakin luas,” ungkapnya.
Dirinya menilai, Semenjak ditetapkan pada UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kinerja bank-bank syariah BUMN di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang progresif meskipun bank syariah BUMN sudah lama dibentuk. Akademisi Unair itu juga menyebut jika bank syariah BUMN terus beroperasi dengan kinerja rata-rata, maka dikhawatirkan keberadaannya akan tergerus.
“Setelah merger ini efektif, maka segmentasi BSI dapat tetap dijaga di arah segmen UMKM dan usaha makro. Dengan menjadikan BSI masuk kategori BUKU IV, maka dapat dipastikan BSI akan memiliki akses jaringan yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri,” tambahnya.
Seperti yang dituturkan oleh Dr. Prawita, bahwa merger bank syariah dianggap dapat mendorong pertumbuhan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia. Kehadiran BSI sebagai bank syariah hasil merger tiga bank syariah BUMN akan memperkaya pilihan produk dan jasa keuangan syariah bagi masyarakat.
Tak sampai disitu, pelayanan dan produk yang sesuai dengan syariat Islam juga bisa semakin menarik perhatian masyarakat agar menggunakan jasa perbankan syariah dengan tetap memperhatikan sharia compliance (kepatuhan Syariah) dan legal compliance (kepatuhan hukum). Bank hasil merger juga akan menjadi lebih efisien, memiliki modal lebih kuat, dan mendapatkan dana murah.
“Penyaluran dana yang lebih murah ini dapat menguntungkan nasabah, terutama di segmen UMKM dan akan merambah target pembiayaan baru yaitu sektor industri makro,” jelasnya.
Agar BSI tetap sustainable, maka tantangan kedepannya adalah menghindari adanya diseconomies of scale(kesulitan berkomunikasi dan berkoordinasi antara manajemen bank hasil merger). Tantangan berikutnya adalah reorganisasi dan penempatan pegawai yang adil dan profesional.
“Tantangan utamanya adalah untuk memastikan penyamaan persepsi pemenuhan sharia compliance dan legal compliance dari BSI setelah dilakukan merger,” tuturnya.
Dalam perspektif hukum Syariah, mergernya bank Syariah akan berdampak pada aspek sharia compliance yang akan semakin sempurna, dengan tidak mengabaikan aspek kepatuhan hukum atau legal compliance. Masyarakat juga akan lebih terpacu, khususnya masyarakat yang ingin melakukan simpanan atau pembiayaan tanpa bunga bank yang sering diidentikkan dengan riba.
“Dengan demikian, potensi pembiayaan ataupun simpanan lebih meningkat di segmen umat muslim Indonesia,” tambahnya.
Dr. Prawitra berharap kedepannya BSI dapat membuktikan eksistensinya di Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar ini. BSI harus mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan kondisi bank yang kuat secara trust dan capital.
“Semoga BSI dapat menjelma menjadi energi baru bagi ekonomi Indonesia yang senantiasa menerapkan prinsip financial justice dan stability in investment untuk masyarakat di Indonesia,” pungkasnya. mbi
Editor : Redaksi
