SURABAYAPAGI.COM, Jember - DPRD Jember kembali memberikan rapor merah terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2020. alasan masih memberikan rapor merah lantaran masih banyaknya masalah di Jember, khususnya untuk tata kelola pemerintahan.
“Tetap rapor merah, DPRD masih memberikan rapor merah. Saya kira PR terbesar dan berat ini warisan bupati (sebelumnya) agar tidak berulang,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi usat Rapat Paripurna LKPj Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2020, Sabtu (17/4/2021) malam.
Menurut Itqon, bupati saat ini dituntut kerja keras. “Harus punya visi untuk smart shortcut, dari disclaimer jadi WTP. tapi saya optimistis bupati sekarang lebih baik,” ucapnya.
Lebih lanjut legislator dari PKB ini mengingatkan, nantinya sebagai langkah pembenahan tata kelola pemerintahan dan juga menyikapi persoalan-persoalan sebelumnya. Maka ditiap-tiap OPD dituntut untuk lebih kreatif.
“Pembenahan lagi-lagi kembali pada pendistribusian kewenangan. Agar supaya OPD-OPD punya kreatifitas, Jember sangat komplit permasalahannya,” katanya.
Selain itu, nantinya bagi kepala-kepala OPD setelah didefinitifkan harus visioner, dan sejalan dengan program yang akan dilakukan dan diterapkan oleh Bupati Jember.
“Setidaknya kepala-kepala dinas definitif harus satu visi bupati kaitannya akselerasi. Karena Jember ini butuh ekstraordinary. Kita ini tertinggal, (contohnya) dengan Banyuwangi saja. Itu berat,” ujarnya.
Menyikapi penilaian rapor merah dari DPRD Jember, Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, yang disampaikan lembaga legislatif itu tepat.
“Saya kira apa yang disampaikan (soal penilaian rapor merah) itu obyektifitas teman-teman DPRD, semua rekomendasi akan kami perhatikan dan respon. Semiga ada tata kelola yang baik dan seperti diharapkan teman-teman (DPRD) tadi,” ungkapnya.
Terkait pengelolaan keuangan dan aset, kata pria yang akrab dipanggil Gus Firjaun ini, menjadi sorotan dan menjadi fokus Pemkab Jember untuk dibenahi maksimal.
“Soal keuangan yakni aset daerah perlu inventarisasi agar tidak lepas, kedua untuk optimalkan pendapatan – pendapatan daerah yang ditengarai belum maksimal. Apakah itu dari pajak dan pendapatan yang lain,” tandasnya.
Editor : Moch Ilham
