Risma Ditantang NasDem Buka-bukaan Data Ganda Bansos

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Sosial Mensos Tri Rismaharini
Menteri Sosial Mensos Tri Rismaharini

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Menteri Sosial Mensos Tri Rismaharini ditantang Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem, Ach Fadil Muzakki Syah, membuka pihak yang menekan dirinya karena menghapus 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos).

"Kalau memang ada yang menekan, tolong, harapan kami Komisi VIII DPR disampaikan siapa yang menekan, buka-bukaan saja. Dengan begitu akan lebih enak bagi Kemensos dan Komisi VIII DPR untuk menyelesaikan masalah itu," kata sosok yang akrab disapa Gus Lora itu saat dihubungi, Jumat (4/6).

 

Dianggap tak Jelas

Gus Lora menyatakan penjelasan Risma yang mengaku mendapat tekanan terkait penghapusan 21 juta data ganda penerima bansos Kemensos dalam rapat kerja dengan komisinya pada Kamis (3/6) masih tidak jelas.

Dalam rapat kerja dengan Mensos, hampir semua anggota DPR-RI mempertanyakan itu kepada Mensos, kenapa? Jawaban beliau selalu mengambang begitu, karena beliau tidak pernah tegas dalam memberikan jawaban itu," ujarnya.

Meski demikian, Gus Lora mengaku memiliki gambaran tentang sosok penekan yang dimaksud politikus PDI-P tersebut. Namun, ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengungkap ke publik

Politikus NasDem itu mengaku akan mengorek lebih lanjut saat rapat dengan Risma yang dijadwalkan kembali berlangsung pada Senin (7/6).

"Jujur kami belum berani menerka walau ada sedikit gambaran, tapi menerka siapa itu bukan domain kami, harus Risma sendiri yang merasa ditekan yang harus bicara," katanya

Risma mengaku mendapat tekanan berkaitan dengan penghapusan 21 juta data ganda penerima bansos. Ia baru berani menyampaikan soal penghapusan data itu setelah berbincang dengan Presiden Joko Widodo.

"Terus terang, Pak, data ini, banyak sekali tekanan, saya harus jelaskan," kata Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (4/6).

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto lantas menanyakan siapa pihak yang menekan Risma. Namun, mantan Wali Kota Surabaya itu enggan menjawab. "Ada, Pak. Mohon maaf," kata Risma. n jk/ri/cr2/rmc

Berita Terbaru

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

SURABAYA PAGI, Sampang- Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bazar Takjil Ramadhan UMKM Halal tahun ini. Dipusatkan di Alun-alun Trunojoyo…

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memperingati satu tahun masa kepemimpinan m…

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Raja Charles Pastikan Kerajaan Inggris Dukung Pengusutan Kasus Andrew    SURABAYAPAGI.COM, London - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara t…

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Libatkan Polwan Aipda Dianita Agustina      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bareskrim Polri ungkap Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam kasus na…

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) mencatat capaian positif selama momentum libur panjang Imlek pada 13–17 Februari 2026 dengan tot…

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, mengingatkan Direksi BPJS Kesehatan harus memastikan…