Pemkab Pamekasan Perbaiki Data Penerima Bansos PKH Lewat Validasi dan Verifikasi Data

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Herman Hidayat Santoso. SP/ PMK
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Herman Hidayat Santoso. SP/ PMK

i

SURABAYAPAGI.com, Pamekasan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur memperbaiki data penerima bantuan sosial (Bansos) pada Program Keluarga Harapan (PKH) karena terindikasi salah sasaran, sehingga perlu dilakukan validasi dan verifikasi data faktual di lapangan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengungkap temuan bahwa data penerima bansos PKH itu banyak yang tidak tepat sasaran berdasarkan data akhir 2024 hingga awal 2025. Pemicunya adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tidak akurat. 

"Berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sekitar 45 persen bansos PKH salah sasaran," ujarnya, Senin (08/06/2026).

Oleh karena itu, saat ini Pemkab Pamekasan mulai melakukan perbaikan data yang dimulai dari tingkat desa hingga di tingkat kecamatan, dan kabupaten secara berjenjang. Sedangkan untuk pemutakhiran data Bansos ini juga melibatkan tenaga pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pengecekan di lapangan.

Menurut Kepala Dinsos, pemutakhiran data bisa dilakukan dua jalur, yang pertama dengan jalur formal melalui operator desa serta kelurahan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jalur kedua, bisa dilakukan siapa pun melalui jalur partisipasi. Masyarakat bisa mengakses aplikasi Cek Bansos, pendamping, command center maupun WhatsApp Center. 

"Karena itu, kami berharap, semua elemen terkait ikut bekerja keras melakukan pemutakhiran data. Mulai dari operator desa, pendamping PKH, TKSK dan Pemkab Pamekasan. Program ini kolaborasi semua pihak agar pemutakhiran data segera terealisasi. Kami yakin melalui peran aktif semua pihak, perbaikan data bansos ini bisa segera diperbaiki, sehingga program baik pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terwujud sesuai harapan," ujarnya. pm-01/dsy 

Berita Terbaru

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus m…

Lima Belas Ketua TP PKK Desa Dilantik, Ketua TP PKK Kecamatan Candi Memimpin Pelantikan

Lima Belas Ketua TP PKK Desa Dilantik, Ketua TP PKK Kecamatan Candi Memimpin Pelantikan

Selasa, 14 Jul 2026 17:09 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Candi resmi melantik lima belas Ketua Tim Penggerak PKK Desa masa bakti 2026–2034 di Pendopo Kec…

Dituntut 7 Tahun Penjara, Pengacara Sugiri Sebut Jaksa KPK Acuhkan Fakta Persidangan

Dituntut 7 Tahun Penjara, Pengacara Sugiri Sebut Jaksa KPK Acuhkan Fakta Persidangan

Selasa, 14 Jul 2026 17:04 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:04 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Tim penasihat hukum Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak …

MajaCraft Hadirkan Ekosistem Digital bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia

MajaCraft Hadirkan Ekosistem Digital bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia

Selasa, 14 Jul 2026 15:16 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 15:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Transformasi digital membuka peluang baru bagi pelestarian budaya Indonesia. Melalui MajaCraft.id, karya para pengrajin dan…

Kebakaran Gunung Gombak di Ponorogo Hanguskan 15 Hektare Karhutla

Kebakaran Gunung Gombak di Ponorogo Hanguskan 15 Hektare Karhutla

Selasa, 14 Jul 2026 15:11 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 15:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Gombak atau Gunung Nglarangan di Dukuh Karanggayam, Desa Sukosari,…

Puncak Skandal Ponorogo, Bupati Nonaktif Sugiri Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek RSUD

Puncak Skandal Ponorogo, Bupati Nonaktif Sugiri Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek RSUD

Selasa, 14 Jul 2026 14:35 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 14:35 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo – Babak baru penanganan perkara korupsi yang mengguncang Pemerintah Kabupaten Ponorogo memasuki tahap krusial. Jaksa Penuntut Umum (…