SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Diduga mendapat teguran dari Menteri Kesehatan melalui Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso terkat pembelanjaan pengadaan mesin PCR senilai Rp 2,3 M untuk RSUD Srengat, Direktur RSUD Srengat Kabupaten Blitar dr Pantjarara Budi mendadak mengundurkan diri.
Namun hal itu masih dilakukan secara lisan, namun menurut sumber resmi dari BKPSDM Pemkab Blitar rencana pengunduran diri dr Pancarara sebagai Direktur RSUD Srengat sudah disetujui Bupati Blitar Rini Syarifah.
Hal itu juga dibenarkan oleh dr Pancarara kepada wartawan, atas persetujuan Bupati.
"Secara lisan memang beliau (Bupati Blitar Mak Rini Syarifah) sudah menyetujui, tinggal kami untuk pengajuan secara tertulis saja," ujar Pantjarara Budi resmi kepada wartawan, Selasa (14/6/2021).
Kemelut pembelian alat mesin PCR era Bupati Blitar (2020) sempat menjadi polemik, sehingga dokter Spesialis Patologi ini sempat dimintai keterangan anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Kamis (3/6) lalu.
Komisi IV DPRD juga sempat melakukan Sidak (Inspeksi mendadak) ke RSUD Srengat.
Polemik pembelian alat mesin PCR senilai Rp 2,3 Miliar berawal dari teguran Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Wabup Blitar Rahmat Santoso saat di Jakarta. Mesin PCR Cobaz Z 480 merk Roche buatan Jerman yang ada di RSUD Srengat, menurut sang menteri dianggap terlalu mahal, dan masih menurut Menkes, bahwa mesin PCR juga tidak bisa menerima reagen sembarangan. Terutama reagen yang datang dari bantuan pemerintah.
Saat diklarifikasi di depan Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, dr Pantjarara menjelaskan secara gamblang, mengapa mesin PCR Roche tersebut yang dipilih. Pengadaan PCR di era Bupati Rijanto (tahun 2020) tersebut, kata Pantjarara juga sudah melalui dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Termasuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga sudah melakukan audit dan disana tidak ditemukan persoalan.
Mengenai pengunduran dirinya sebagai Direktur RSUD Srengat, sosok ibu dengan ramah menyatakan, pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan polemik yang terjadi yakni masalah pembelian alat mesin PCR.
Dr Pantjarara yang dilantik oleh Bupati Blitar ( Riyanto) pada April 2021 lalu, mengaku sebelum muncul polemik mesin PCR, Pantjarara mengaku sudah berniat mundur karena alasan sakit yang diidapnya. "Agar bisa fokus pada kesehatan saya," kata Pantjarara tanpa menjelaskan penyakit apa yang diderita.
Dan sebelum menjabat Direktur RSUD Srengat yang beroperasi mulai Oktober 2020, dr Pantjarara Budi Resmi sebagai Kepala Puskesmas Srengat, juga merupakan salah satu dokter spesialis di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar.
Ia dilantik sebagai Direktur RSUD Srengat mulai Januari 2020.
Lebih lanjut dr Pantjarara mengatakan, bahwa dalam proses pengunduran dirinya, juga sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar. Meski nanti sudah tidak lagi menjabat direktur, ia berharap tetap bekerja sebagai tenaga fungsional. "Karena sesuai dengan bidang saya (Spesialis patologi klinis)," tambahnya.
Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar Mashudi membenarkan atas pengunduran diri Direktur RSUD Srengat, atas keinginan meletakkan jabatan tersebut sudah disampaikan secara lisan. "Namun secara tertulis belum," ujar Mashudi.
Sesuai prosedur yang berlaku, keinginan pengunduran diri tersebut harus disampaikan tertulis. Pengajuan mundur ditujukan langsung kepada Bupati Blitar selaku pejabat pembina kepegawaian.
"Nantinya bila telah disetujui bupati, langsung diproses sesuai prosedur dan aturan yang ada," kata Mashudi pada wartawan. Les
Editor : Moch Ilham
