SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Proses pembelajaran tatap muka (PTM) kembali dibuka Juli mendatang, PTM yang akan digelar pada tahun ajaran baru 2021/2022 ini, diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Padahal, jika menilik kondisi saat ini kasus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia pun kembali melonjak. Tak terkecuali di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Bahkan, berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur (IDAI Jatim) per tanggal 14 Juni 2021, secara kumulatif terdapat 2.949 kasus anak di Jatim yang terkonfirmasi COVID-19, dan 24 anak meninggal dunia.
Menanggapi wacana itu, dr Sjamsul Arief MARS SpA(K) selaku Ketua IDAI Jatim, mengaku belum setuju, mengingat kasus COVID-19 belum menurun.
"Kita dari dulu belum setuju dengan rencana tersebut (PTM)," kata dr Sjamsul ketika dihubungi, Rabu (16/6/2021).
Jika PTM memang harus dilakukan, dr Sjamsul mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Seperti angka COVID-19 melandai, disusul dengan angka kematian yang juga rendah, yakni di bawah 5 persen. Lalu, orang yang bersinggungan dengan murid harus sudah divaksinasi lengkap, dan adanya tim mitigasi di sekolah untuk melihat pelaksanaan protokol kesehatan dan mengevaluasi apakah ada anak yang sakit.
" harus ada timnya. Lalu peralatan untuk seterilisasi juga harus ada. Terus jangan full day, seminggu 2-3 kali degan intensitas 2-4 jam. Karena intensitas lamanya waktu itu berpengaruh dengan penularan. Untuk persentasenya, 30 persen dari kapasitas ruangan dan siswa harus mendapat izin dari orang tua," tuturnya.
Terkait akibat dari wacana tersebut, ia mengungkapkan, khawatir akan adanya kluster sekolah serta penularan anak kepada orang tua atau orang di rumah yang sangat tinggi.
"PTM interaksinya itu intens. Kemungkinan penularan itu tinggi dan terjadinya kluster sekolah", ujarnya.
Untuk informasi, di Surabaya sendiri tercatat ada 46.936 guru telah divaksinasi COVID-19.
"Guru di Surabaya sudah divaksin semua. Insyaallah kalau tidak ada lonjakan kita akan lakukan sesuai keputusan pusat," tutup Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara. Ang
Editor : Redaksi
