SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Semakin meningkatnya sebaran Covid-19 selama sebulan terakhir, membuat kalangan DPRD Jatim berupaya untuk menambah alokasi anggaran vaksinasi Covid-19 untuk seluruh masyarakat. Penambahan anggaran dana tak terduga itu direncanakan dibahas dalam P-APBD Jatim 2021 dalam waktu dekat.
Pernyataan itu disampaikan wakil ketua DPRD Jatim Hj Anik Maslachah usai memimpin rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (28/6/2021). "Realisasi penggunaan dana tak terduga untuk penanganan Covid-19 di Jatim tahun 2020 hanya di kisaran 73 persen. Sehingga efektifitas perencanaan dan pelaksanaan perlu ditingkatkan," kata politikus PKB.
Pertimbangan lainnya, lanjut Anik Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Jatim 2020 juga cukup besar yakni Rp.3,7 triliun atau setara 11,46 persen dari kekuatan APBD Jatim 2020 sebesar Rp.34,5 triliun. "Kami akan dorong realokasi anggaran untuk vaksinasi ditingkatkan dua kali lipat dari tahun sebelumnya agar kekebalan komunitas (Herd Immunity) bisa segera terwujud," jelasnya.
Diakui Anik, dari sisi kemampuan anggaran dan aturan tidak ada persoalan yang berarti. Bahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga memiliki good will yang sama dengan kalangan DPRD Jatim. "Jadi yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan SDM untuk vaksinasi agar bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Mengingat, vaksinasi nantinya juga akan menyasar anak-anak muda," ungkapnya.
Di sisi lain, refocusing anggaran juga akan membantu sosialisasi prokes yang lebih massif dan penerapan PPKM Mikro yang lebih ketat. Mengingat, vokasi prokes masih sangat diperlukan akibat masih adanya sebagian masyarakat yang masih meyakini Covid-19 tidak ada dan tak berbahaya.
"Kalau perlu Satgas Covid-19 mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga sekolah diperkuat untuk membantu persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi daerah-daerah yang masuk zona hijau dan kuning," kata politikus asal Sidoarjo.
Khusus untuk kasus di Bangkalan, pihaknya menyarankan supaya segera dilakukan lockdown di 4 kecamatan yang masuk Zona Merah jika tak juga menunjukkan perkembangan yang signifikan.
"Dari pada PPKM Mikro yang tak kunjung menunjukkan hasil dan waktunya sampai kapan. Kami menyarankan supaya dilakukan lokalisir Zona Merah dengan memberlakukan lockdown selama 1-2 pekan atau sebulan tak boleh kemana-mana tapi kebutuhannya dibantu pemerintah sehingga sebaran Covid-19 bisa dikendalikan dengan baik, dan tidak menyebar lebih luas," pungkasnya. rko
Editor : Moch Ilham
