.jpg)
Elite Politik Soroti Pengumuman Dilakukan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jogja dan bukan dari Luhut Binsar Panjaitan
Kabarnya Presiden Jokowi, Cemberut (Suram) saat Mendengar Paparan Menko Maritim-Investasi Luhut Binsar Panjaitan
SURABAYAPAGI.COM, Yogyakarta - Pemerintah akhirnya mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Perpanjangan hingga akhir Juli dari semula dijadwal berakhir tanggal 20 Juli minggu depan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengabarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli, karena sejumlah pertimbangan.
Muhadjir menegaskan perpanjangan PPKM Darurat untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) itu sudah diputuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas).
Juga mempertimbangkan Bansos PPKM Darurat yang Belum cair 100 Persen. Maka itu, Polri-TNI Dikerahkan.
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini," tegas Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (16/7). Pengumuman oleh Muhadjir di Yogya jadi sorotan elite politik di Jakarta. Sejumlah pengamat mempertanyakan posisi Luhut sekarang. Ada bocoran, belum ada pergantian koordinator PPKM Darurat, pasca sejumlah akademisi dan pengamat mengkritisi Menko Maritim dan Investasi. Kabarnya Presiden Jokowi, cemberut (surem) saat mendengar paparan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kepada wartawan Jumat sore mengatakan Pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh dalam 24 jam terakhir bertambah 28.079 orang. Maka, hingga Jumat (16/7/2021), jumlah pasien sembuh dari Covid-19 menjadi 2.204.491 orang. Jumat kemarin juga ada penambahan 54.000 kasus positif Covid-19, sehingga kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 2.780.803. Kemudian dicatat ada 1.205 kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 seluruh Indonesia yang meninggal dunia menjadi 71.397 orang. Data ini juga dapat diakses di situs covid19.go.id.
Perpanjangan Penuh Konsekwensi
Muhadjir mengabarkan dalam ratas itu Jokowi menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM darurat ini penuh konsekuensi. Mulai dari upaya untuk terus menyeimbangkan disiplin warga akan protokol pencegahan penularan Covid-19, standar PPKM, serta pemenuhan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.
"Karena itu bantuan sosial tidak mungkin ditanggung negara sendiri, oleh pemerintah," ujarnya.
Ia berharap inisiatif masyarakat untuk saling bantu tetap terjaga. Termasuk mengharap adanya dukungan dari berbagai pihak seperti institusi pendidikan dan lain sebagainya.
"Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan," harapnya.
Tak akan Efektif
Muhadjir meyakini, diperpanjang atau diperketat sekuat apa pun PPKM ini tak akan efektif selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan.
Muhadjir percaya, apapun upaya dari pemerintah juga akan mubazir selama tak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menahan mobilitasnya.
"Protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani Covid-19," tegasnya.
Muhadjir menerangkan meski tidak dideklarasikan oleh pemerintah, sebenarnya negara tengah menghadapi situasi darurat. Negara tengah berhadapan dengan musuh tak kasat mata.
"Dan musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatankan oleh Covid ini," sebutnya.
Perang asimetris Hadapi Covid-19
"Dulu kita kira orang hamil, anak-anak tidak jadi sasaran, sekarang anak-anak dan ibu hamil sudah banyak yang jadi korban, yang meninggal sudah mulai banyak. Ini artinya perang asimetris menghadapi Covid-19," sambung Mantan Mendikbud itu.
Pandemi Covid-19, lanjutnya, telah terbukti tak bisa ditangani secara biasa. TNI/Polri sudah dilibatkan sebagai tanda berlakunya darurat militer dalam tanda kutip itu tadi.
"Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional tapi pasukan tak terlihat," kata dia.
Sebagai informasi, PPKM Darurat Jawa Bali sebelumnya ditetapkan pemerintah berlangsung 3-20 Juli untuk menanggulangi Covid-19 yang kembali melonjak penularannya dalam dua - tiga bulan terakhir.
Sebelumnya, Kamis (15/7), Menko Marves Luhut B Pandjaitan yang ditugasi Jokowi mengawal PPKM Darurat Jawa Bali diminta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung dua pekan tersebut.
"Kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi. Saya janji pada Presiden besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang kita lakukan dengan data-data yang ada," kata Luhut dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kamis. n yg/erc/ rmc
Editor : Moch Ilham
