SURABAYA PAGI, Sumenep - Anggota LMR RI Komda Sumenep Amiruddin, mengatakan akan mengusut tuntas persoalan Dana Hibah Provinsi Jawa Timur anggaran tahun 2020 untuk lembaga pendidikan swasta yang berada dibawah naungan pondok pesantren.
"Anggaran dana hibah provinsi tahun 2020, untuk Kabupaten Sumenep ini harus dalam pantauan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pun media, karena anggaran dana tersebut kerap kali dijadikan bancakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab, selain itu juga kerap kali diduga ada pungutan liar,” katanya kepada Surabaya pagi, Kamis (29/07).
Menurut Mirud sapaan akrabnya, pihaknya telah mengantongi data valid tentang beberapa jumlah lembaga penerima bantuan dana hibah di Kabupaten Sumenep, dan data itu berdasarkan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dana hibah provinsi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020.
"Kita akan Investigasi terkait penerima bantuan Dana hibah dari provinsi untuk Kabupaten Sumenep, tahun anggaran 2020 yang diduga banyak yang fiktif, kalau pun ada pekerjaannya tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) jelas ini mengarah ke pungli,"ungkapnya.
Kata dia, jika hasil investigasi nantinya ditemukan beberapa kecurangan dan fiktif tidak ada pekerjaannya, maka melalui lembaganya akan berkirim surat terkait laporan dan investigasinya langsung kepada Gubernur Jawa Timur.
“Sebab, jika dibiarkan terus maka akan terjadi sebuah petaka besar bagi pengelola pendidikan, masih mending kalau pekerjaan fisiknya ada jika tidak, siapa yang dirugikan, sudah jelas lembaga pendidikannya karena telah dicatut nama lembaganya,” kilahnya.
Bahkan sambungnya, pihaknya mendapat informasi adanya pihak terkait yang berperan di belakang layar untuk mendapatkan bantuan dana hibah. “Jika ini benar ada penumpang gelap dibalik layar, maka kita akan bongkar satu-satu orangnya jika nanti pekerjaannya terlihat fiktif dan tidak jelas,” tudingnya.
Selain itu juga pihaknya, akan melakukan investigasi di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang disinyalir kuat tidak ada lembaganya tapi tercatat sebagai penerima dana Hibah, kemudian ada lembaganya namun tumpang tindih.”Ada juga aroma pungli, jadi kita pelajari dulu sebelum investigasi baik dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) maupun jumlah penerima dana hibah lainnya,” pungkasnya.ar
Editor : Mariana Setiawati
