SURABAYA PAGI, Sumenep-Demi menghindari kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta pemerintah daerah setempat memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan dengan memperluas penerapan sistem transaksi keuangan secara elektronik dalam berbagai layanan publik. Sehingga pengawasan pengelolaan keuangan daerah lebih kuat dan mampu meminimalkan potensi kebocoran PAD kabupaten Sumenep.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengungkapkan, transaksi keuangan digital menjadi kebutuhan, sehingga harus segera dioptimalkan. Bahkan, penggunaan sistem elektronik tidak hanya meningkatkanPAD, namun juga mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
”tentunya, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain berpotensi mendongkrak PAD, sistem ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi,” ungkapnya.
Dikatakan, sistem transaksi elektronik memungkinkan seluruh proses penerimaan keuangan tercatat lebih rapi dan terintegrasi.
Disamping itu, peluang terjadinya kebocoran PAD bisa ditekan karena setiap transaksi lebih mudah dipantau dan diawasi.
Lebih lanjut menurut Faisal, transaksi keuangan digital memberikan kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap arus penerimaan daerah. Sehingga diperlukan penerapan yang lebih luas agar masyarakat juga semakin merasakan manfaatnya.
Dikatakan, selama ini DPRD juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah guna menyempurnakan implementasi sistem tersebut agar segera dilaksanakan.
"dukungan pengawasan yang lebih terbuka dan terstruktur juga sangat diperlukan, agar pengelolaan keuangan daerah lebih profesional, efektif, dan berdaya saing," pungkasnya.ar
Editor : Redaksi
