Presiden Mendapuk Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19, Luhut Binsar Panjaitan Komandan Jawa-Bali dan Airlangga Hartarto, Komandan Luar Jawa-Bali
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengakui kondisi bangsa Indonesia saat ini sangat kritis kasus kematian akibat pandemi covid-19 di Indonesia. Ia menyoroti kasus kematian rakyat terus bertambah setiap harinya. Apalagi, kondisi ini sejalan dengan masih banyaknya penambahan kasus baru positif Covid-19. Setidaknya, pada Sabtu, (7/8/ 2021) jumlah pasien yang meninggal mencapai 1.588 orang sehingga total kematian menjadi 105.598 jiwa.
Atas kondisi ini, presiden meminta seluruh jajaran baik TNI/Polri, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta kepala daerah untuk gerak cepat merespons kondisi saat ini. Presiden minta TNI/Polri, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta kepala daerah untuk bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menurunkan angka kematian karena virus Corona ini.
“Juga melibatkan IDI untuk pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada,” jelas Jokowi dalam Rapat Terbatas Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4 di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (8/8/2021).
Untuk mengendalikan penambahan kasus baru, Jokowi menekankan harus melakukan tiga hal penting. Pertama, mengendalikan mobilitas masyarakat setidaknya selama dua pekan.
Kedua, merespons secara cepat hasil testing dan tracing agar orang yang telah terpapar virus tidak menularkan lebih luas lagi.
Ketiga, menyiapkan tempat isolasi terpusat di semua daerah untuk pasien yang terpapar Covid-19. Tempat isolasi ini bisa menggunakan sekolah, balai, hingga gedung-gedung olahraga.
“Ini pengalaman di provinsi-provinsi yang ada di Jawa yang bisa turun, 3 hal ini dilakukan,” tegasnya
PPKM Diperpanjang Lagi
Sementara, perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjenjang dari Level 4, 3 dan Level 2 di Jawa Bali akhirnya diperpanjang satu minggu lagi. Sejak berlaku tanggal 10 Agustus hingga 16 Agustus 2021.
Hal itu diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian Arialngga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi pada Senin (9/8/2021) malam yang mengumumkan keputusan pemerintah terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berjenjang dari Level Empat, Tiga dan Level Dua tanggal 3-9 Agustus, diketahui terjadi penurunan kasus di sejumlah daerah.
Menurut Luhut, ada penurunan kasus sebanyak 59,6 persen dari puncak kasus tanggal 15 Juli 2021. Bahkan, sekarang ada 26 kabupaten/kota yang turun dari level empat pandemi ke level tiga. “Atas arahan presiden, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri secara lebih detail,” ujar Luhut dalam keterangan pers virtual, Senin (9/8/2021).
Sebelumnya, pemerintah menerapkan PPKM Darurat tanggal 3-20 Juli 2021, merespon terjadinya lonjakan kasus beberapa pekan pascalebaran Idulfitri. Karena belum ada penurunan kasus infeksi yang signifikan, kebijakan itu diperpanjang dengan nama PPKM Level Empat periode 20-25 Juli, lalu berlanjut 26 Juli-2 Agustus, dan 3-9 Agustus 2021.
Jokowi Panglima Tertinggi
Luhut memastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk menangani pandemi di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi panglima tertinggi, Luhut, yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi, menjadi komandan wilayah Jawa-Bali dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi komandan wilayah luar Jawa-Bali. "Presiden menjadi panglima tertinggi dalam hal ini," kata Luhut.
"Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena presiden menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga," lanjutnya.
Luhut menjelaskan setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli juga diakomodasi.
"Penanganan di luar Jawa-Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa-Bali karena tantangan di luar Jawa-Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa-Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia," ujar Luhut.
Selain itu, Luhut menyampaikan kebijakan PPKM di Jawa-Bali akan dievaluasi seminggu sekali. Sedangkan PPKM di luar Jawa-Bali akan lebih lama. "Evaluasi untuk PPKM di Jawa-Bali dilakukan setiap satu kali seminggu. Sementara untuk luar Jawa-Bali akan dilakukan setiap satu dalam dua minggu," ujar Luhut.
Pengunjung Mall Wajib Vaksin
Sementara ada sejumlah aturan turunan yang bakal diterapkan pemerintah dalam penerapan PPKM ini. Salah satunya adalah dengan pengaturan persyaratan masuk ke tempat-tempat umum. "Dalam perpanjangan PPKM mulai 10 Agustus ini terdapat 2 roadmap penyesuaian, yaitu sektor perbelanjaan mall dan industri esensial yang Berbasis ekspor atau penunjanganya," kata Luhut.
Dalam pengoperasional nantinya, pemerintah akan mensyaratkan vaksinasi bagi mereka yang ingin memasuki pusat-pusat perbelanjaan. "Hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mall, dan harus menggunakan aplikasi pedulilindungi," tegas dia.
Kebijakan ini rencananya akan diujicobakan dulu di beberapa kota sebelum diterapkan secara permanen secara nasional. "Pemerintah akan lakukan uji coba pembukaan gradual untuk mal, pusat perbelanjaan di level 4 dengan implementasi protokol kesehatan. Uji coba ini akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dengan kapsitas 25% selama seminggu ke depan," tegasnya.
Sedangkan, untuk penyesuaian di tempat ibadah, diperbolehkan dibuka dengan kapasitas 25 persen. "Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus kabupaten di wilayah level 4 dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang," ucapnya.
Corona Akan Bertahan Lama
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi arahan, di mana kita bisa cukup lama hidup berdampingan dengan Covid-19.
"Bapak Presiden memberikan arahan bahwa ke depannya mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers virtual, Senin (9/8/2021).
Untuk itu, kata Budi Gunadi, Jokowi meminta adanya roadmap jangka panjang agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.
"Jadi arahan bapak presiden kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau memang virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan, bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki bisa menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi tapi dengan kondisi yang lebih aman," katanya.
Dari arahan tersebut, Budi Gunadi mengatakan pemerintah segera melakukan sejumlah pilot project untuk mengatur penerapan protokol kesehatan di sejumlah sektor utama, yakni perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, hingga pendidikan. "Untuk itu atas arahan Bapak-bapak Menko kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan dari prokes di 6 aktivitas utama," tuturnya. jk/erk/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
