Survei Charta Politika, Juli 2021

Mayoritas Rakyat Minta PPKM Dihentikan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sejumlah peziarah mendatangi makam salah satu kerabat yang baru saja dimakamkan di TPU Keputih khusus Covid-19, Minggu (15/8/2021). Sp/arl
Sejumlah peziarah mendatangi makam salah satu kerabat yang baru saja dimakamkan di TPU Keputih khusus Covid-19, Minggu (15/8/2021). Sp/arl

i

Rasio Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Lebih tinggi dari Rata-rata Dunia

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Charta Politika pada 12 hingga 20 Juli 2021, mayoritas masyarakat atau responden meminta pemerintah menyudahi PPKM.

"Sebanyak 54,7 persen responden menilai langkah paling tepat setelah PPKM berakhir adalah menyudahi dan kembali ke masa new normal dengan pengetatan protokol kesehatan di setiap sektor," ucap Yunarto saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Jumat (13/8/2021).

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, dominan masyarakat yang memberikan respon terkait kebijakan ini meminta pemerintah untuk mengakhiri PPKM tersebut.

Survei Charta Politika Indonesia ini dilakukan hingga 20 Juli 2021 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 1200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode sebelumnya yakni tanggal 20-27 Februari 2020, serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021.

Data-data ini dipaparkan guna melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19. Sementara responden ayang meminta untuk PPKM ini dilanjutkan mengingat angka penyebaran Covid-19 belum menurun itu hanya 20,8 persen.

Sedangkan masyarakat yang menyatakan sikap agar PPKM ini dilonggarkan dengan penyesuaian protokol kesehatan ada sekitar 18,3 persen.

Hasil itu berkorelasi dengan temuan survei lainnya, di mana berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia masih ada 40 persen lebih respondennya tidak yakin kebijakan PPKM ini berhasil. "Jadi masih ada sebanyak 43,8 persen publik tidak meyakini kebijakan PPKM ini berjalan baik dengan 3,6 persen responden tidak menjawab," tambah Yunarto.

Sementara untuk masyarakat yang meyakini kalau kebijakan PPKM ini dapat berjalan baik, angkanya mencapai 52,7 persen.

Namun, angka 52,7 persen tersebut belum dapat dijadikan rujukan kalau keyakinin masyarakat tinggi, sebab kata dia masih berada di bawah angka 60 persen.

"Sebanyak 52,7 persen responden menyatakan yakin penerapan PPKM di wilayahnya akan berjalan dengan baik," tuturnya.

Berdasarkan pemaparannya, masyarakat yang dominan tidak yakin kebijakan PPKM Levelisasi ini bisa berjalan baik yakni mereka yang berdomisili di Sumatera, Jawa Barat dan Sulawesi.

Angka rata-rata persentase dari ketiga wilayah tersebut yakni sebanyak 45 persen lebih masyarakatnya tidak meyakini kebijakan ini berhasil.

"Wilayah dengan tingkat keyakinan paling rendah mengenai pelaksanaan PPKM akan berjalan baik tertinggi adalah Sumatera, Jawa Barat dan Sulawesi," ucapnya.

 

Angka Kematian Cukup Tinggi

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Minggu (15/8/2021), angka kematian akibat Covid-19 terpantau cukup tinggi yakni 1.222 kasus. Artinya meski turun dibandingkan sehari sebelumnya 1.270 orang, total yang meninggal selama pandemi hingga hari ini sebanyak 117.588 orang.

Dengan jumlah ini, maka rasio kematian dibandingkan dengan seluruh kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 3,03%, lebih tinggi dari rata-rata dunia di 2,2%. Sedangkan akumulasi kasus kematian di RI berada di urutan 10 dia antara seluruh negara dunia. n erc/sur/rmc

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…