Fadli Zon, Kader Gerindra Sesalkan
PDIP Sedih Jokowi Masih tak Mandiri Bidang Kesehatan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi, saat perayaan HUT 76 tahun Indonesia merdeka, mendapat kritik pedas dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Kritiknya disampaikan terpisah hari Selasa (17/8/2021). Jokowi juga dikritisi karena gunakan baju adat Baduy dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senin (16/8/2021).
Fadli Zon, sesalkan Jokowi yang dalam pidato kenegaraan tidak singgung kematian rakyat Indonesia yang berjumlah 120 ribu rakyat selama covid-19 sejak Maret 2029. “Seharusnya presiden jokowi meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah atas banyaknya korban meninggal akibat Covid-19, “ ingat orang dekat Prabowo Sibianto.
Ketergantungan Impor
Sementara Sekjen PDIP Hasto, sedih Indonesia saat dipimpin presiden Jokowi masih ketergantungan impor dari luar negeri. Indonesia belum bisa berdikari karena mental para birokrat yang terjajah kepentingan asing.
"Kini setelah 76 tahun kita merdeka paracetamol saja kita masih impor. Infus cairan infus kita masih impor," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam upacara peringatan HUT RI ke-76 yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa (17/8).
"Padahal kita mampu berdikari hanya ada mental-mental di kalangan birokrasi yang masih terjajah oleh kepentingan-kepentingan asing ini sehingga lebih memilih produk produk impor saudara-saudara sekalian," ujar Hasto.
Lebih lanjut, ia bilang bahwa Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning terus menyuarakan berdikari di bidang kesehatan. Momentum pandemi ini harus menjadikan Indonesia bisa berdikari seperti yang diperjuangkan Proklamator Soekarno.
"Ini menjadi momentum kita pandemi Covid-19 ini agar kita benar-benar berdikari sebagaimana yang diperjuangkan oleh Bung Karno," tambah Hasto .
Sebab itu, PDIP memberikan penghormatan kepada peneliti vaksin Covid-19 AstraZeneca asal Indonesia Indra Rudiansyah dan Carina Citra Dewi.
"Yang mampu menunjukan force projection di bidang penelitian dengan ikut bersama-sama di dalam proyek penelitian menemukan AstraZeneca saudara-saudara sekalian. Ini membawa kebanggaan bagi kita," kata Hasto.
Sayang Sekali
Ditempat terpisah, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon turut menyoroti pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD Tahun 2021.
Fadli Zon menilai, pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi masih sangat kurang dan amat sangat disayangkan.
Pasalnya, menurut Fadli Zon, Jokowi harusnya meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah atas banyaknya korban meninggal akibat Covid-19.
"Harusnya Presiden Jokowi meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120.000 warga bangsa kita akibat pandemi Covid-19. Sayang sekali," kata Fadli Zon, dari cuitan Twitter @fadlizon, Selasa, (17/8/ 2021).
Menyentil janji-janji Jokowi
Selain itu, Presiden Jokowi, juga menjadi perbincangan saat mengenakan pakaian adat Baduy dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senin (16/8/2021). Penampilan Presiden Jokowi itu dikritik pedas oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Melalui laman resminya, AMAN menyentil janji-janji Presiden Jokowi terhadap masyarakat adat adat yang belum dipenuhi. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menyebut sikap dan tindakan Jokowi tidak mencerminkan adat Baduy. "Sikap dan tindakan (Jokowi) sangat bukan Baduy," kritik Rukka dalam pernyataan resminya, Senin (16/8/2021).
Malah Sahkab Omnibus Cilaka
Rukka berpendapat Presiden Jokowi sebetulnya sedang menunjukkan baju adat dari Masyarakat Adat Baduy sekadar pembungkus badan dirinya. Namun, ia mengingatkan Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala Baduy yang begitu menghormati bumi.
"Janji Nawacita belum terpenuhi satu pun. Perampasan wilayah adat terus terjadi, Satgas Masyarakat Adat menguap," kritik Rukka.
"Undang-Undang Masyarakat Adat belum disahkan, terus melemah di DPR, dan malah yang disahkan adalah Revisi Undang-Undang Minerba dan Omnibus Cilaka (Undang-Undang Cipta Kerja)," lanjutnya.
AMAN mencontohkan aksi Presiden Jokowi yang mengenakan baju adat Timor Tengah Selatan, NTT di tahun lalu. Penampilannya itu bertolak belakang dengan nasib Masyarakat Adat Besipae.
AMAN menyebut puluhan kepala keluarga terpaksa harus tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit setelah peristiwa pengrusakan rumah-rumah warga oleh aparat. Peristiwa yang dibarengi dengan intimidasi dan diskriminasi itu, bukan yang pertama.
Rentetan konflik terjadi karena Pemerintah Provinsi NTT tiba-tiba mengklaim lahan seluas 3.700 hektar. Lahan ini adalah hutan adat Pubabu dengan cakupan Desa Linamnutu, Mio, dan Oe Ekam.
Masyarakat Adat kemudian direlokasi secara paksa. Pemerintah setempat beralasan hendak mengembangkan perternakan, perkebunan, dan pariwisata di atas wilayah adat mereka. n jk/erc/sur/rmc
Editor : Moch Ilham
