SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Presiden RI Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024, mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Untuk merealisasikan itu, upaya penanggulangan terus dilakukan saat ini salah satunya menggunakan pendekatan mikro berbasis desa, data yang diperoleh langsung dari desa ini dianggap akan lebih detail.
Hal itu disampaikan oleh Gus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Sabtu (25/9/2021) saat berkunjung dengan berdiskusi dengan bupati Lamongan bersama jajarannya.
Disebutkannya, target itu bisa terealisasi kuncinya di leader dalam pelaksanaan konsep ini terletak pada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah kabupaten kota di Indonesia. "Target presiden 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2024 ini tidak akan terwujud, kalau cara kerjanya tidak mikro. Tidak berbasis data desa dengan bupati sebagai leader dalam penanganan ini, dan pemerintah pusat pemerintah provinsi mengikuti road map yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah," terang Gus Menteri.
Lebih jauh kata Gus Menteri, ada 2 macam kemiskinan ekstrem, yakni warga miskin ekstrem yang hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan yang dimiliki (lansia, tinggal sendiri, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis, rumah tidak layak, tidak memiliki fasilitas memadai), serta warga miskin ekstrem yang masih mungkin melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.
"Untuk kategori miskin yang pertama penanganannya pemerintah wajib hadir sesuai dengan ketentuan undang-undang, tapi untuk yang nomor dua ini masih bisa diberdayakan. Kategori miskin ini bisa dipilih di masing-masing desa, akan lebih jelas penanganan dan pasti akan selesai. Sehingga yang ditargetkan presiden 0% pada tahun 2024 pasti terlaksana," ucapnya.
Gus menteri berharap, kategori kemiskinan ini dapat dipilah di masing-masing desa, sehingga dapat mempermudah penanganan. Seperti contoh salah seorang lansia di Kecamatan Babat yang hidup sendiri dan bisa dikategorikan miskin ekstrem dengan kompleksitas dimensi kemiskinan, namun ternyata tidak memiliki akses bantuan seperti BLT dan sejenisnya. Setelah dikonsolidasi ternyata masih tergolong mampu karena memiliki keluarga.
Selain strategi pendekatan mikro berbasis desa dengan leader Kabupaten, pelaksanaan dan tindak lanjut melalui posyandu kesejahteraan juga dianggap efektif untuk dikembangkan. Gus Menteri berharap setelah pertemuan diskusi ini akan ada tindak lanjut dari Pemkab Lamongan dengan pihak-pihak di Lamongan untuk melakukan konsolidasi secara bersama-sama.
"Tentu saya berharap dengan sangat, langkah pemerintah pusat untuk menciptakan atau mewujudkan target Pak Presiden ini bisa terwujud dan dimulai dari kabupaten Lamongan. Sehingga belum ada kabupaten yang dinyatakan 0 persen kemiskinan ekstrem, Kabupaten Lamongan lebih dulu ditetapkan oleh Pak wakil presiden sebagai Kabupaten 0 persen kemiskinan ekstrem," tambah Gus Menteri.
Menanggapi hal tersebut, Pak YES mengungkapkan kesiapannya untuk mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lamongan. "Melihat strategi dan beberapa hal tersebut, pada prinsipnya elemen-elemen yang kita gunakan nanti untuk kesuksesan strategi itu sebenarnya sudah siap, posyandu di sini sudah berkembang dengan baik, sudah mencakup lansia, pendidikan, tinggal sebenarnya penajaman di masing-masing itu," ungkap Yuhronur Efendi.
Menindaklanjuti hal tersebut, ia juga meminta berbagai pihak terkait untuk segera melakukan sinergi untuk mempertajam dan memfokuskan penanganan kemiskinan ekstrem di Lamongan. "Yang terpenting sekarang langkah pertama adalah data penduduk dengan kemiskinan ekstrim untuk lebih jelas, lebih fokus lagi, sehingga kita lebih mudah dalam pemetaan itu. Nanti bisa segera, dan hari Senin saya minta kita segera berkumpul untuk lebih fokus lagi pada kemiskinan ekstrem di Lamongan," pungkasnya. jir
Editor : Moch Ilham
