Dukungan terkait Penindakan Pasar Manikam di Kota Sumenep Terus Bermunculan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Abdullah, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, Sumenep Perlu Reformasi (Super). SP/Ainur Rahman
Abdullah, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, Sumenep Perlu Reformasi (Super). SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Keberadaan Pasar Manikam di Jantung kota Sumenep menjadi pusat perhatian dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kab. Sumenep

Salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat, Sumenep Perlu Reformasi (SUPER). Abdullah anggota LSM Supermengatakan, pihaknya sangat mendukung masyarakat Kelurahan Bangselok untuk sama-sama mendesak Pemerintah Kab. Sumenep melakukan penertiban tata kota. Katanya kepada Surabaya pagi Selasa (12/10)

"Saya bersama Masyarakat Kelurahan Bangselok, untuk mendesak pemerintah lakukan penertiban tata kota" jelasnya

Menurut, Dulla sapaan akrabnya, pihaknya telah mendatangi Kasatpol PP Sumenep, sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) di Kab. Sumenep.

Ia mengatakan, satpol PP akan melakukan penertiban segera setelah pihaknya (Satpol PP) mengirim surat ke kelurahan dan instansi terkait terlebih dahulu.

"Saya akan lakukan sidak secepatnya, namun sebelum itu saya mau berkirim surat dulu kepada kelurahan dan dinas terkait" ungkap Dulla meniru pernyataan kasatpol PP Sumenep.

Dulla sangat menyayangkan pemerintah yang dinilai abai dalam upaya penertiban tata kota, padahal sudah jelas keberadaan pasar Manikam itu di jantung kota.

"Seharusnya Satpol PP tidak harus menunggu instruksi dari siapapun, jika keberadaannya sudah tidak jelas dan mengganggu ketertiban, sudah sepatutnya diberikan tindakan berupa pelanggaran ataupun sanksi" tegasnya.

Untuk diketahui, keberadaan Pasar Manikam persis di Jantung kota dan akses jalan menuju jalan protokol.

Sementara Kasatpol PP Sumenep, Purwo Edy Prasetya belum bisa memberikan komentar saat hendak dikonfirmasi yang bersangkutan sedang ada kegiatan di luar.

" Pak Kasat sedang keluar Mas, balik lagi nanti,” kata salah satu stafnya. Ar

 

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…