SURABAYA PAGI, Sumenep - Kiai Jurjiz Muzammil salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Is'af Kalabeen Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, akan meluruk Kantor Dewan dan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, terkait adanya penyekatan di jalanan dan dilakukannya vaksinasi secara paksa.
Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi.com, aksi demontrans bakal digelar besok Jumat (22/10) setelah sholat Jumat dan para demonstran berkumpul di area Taman Bunga (TB) Kabupaten Sumenep.
Baca Juga: Tercatat Sejarah, SMAN I Arjasa Sumenep Peraih OSN Kabupaten Terbanyak Tahun 2024
Kepada Surabaya pagi, Kiai Jurjiz Muzammil mengatakan, aksi penyekatan vaksinasi di jalan sudah dinilai sangat meresahkan masyarakat, maka Pemkab Sumenep harus segera mengambil sikap. “Masalah vaksin jangan ditekan karena menyangkut hak asasi manusia (HAM),” katanya, Kamis (21/10).
Menurut Kiai Jurjiz, aksi demonstrasi besok itu sudah mendapat banyak dukungan dari lapisan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Bahkan kata dia, pihaknya mengajak masyarakat yang sadar dan berada di bawah tekanan vaksinasi untuk bersama-sama besok menghadap kepada Bupati Kabupaten Sumenep.
" Saya sudah melakukan komunikasi di dua puluh tujuh kecamatan di daratan dan kepulauan untuk menjadi perwakilan demonstran besok, sebagai langkah awal selanjutnya nanti di tiga ratus dua puluh desa di Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.
Baca Juga: Pelapor Tanah Kas Desa di Sumenep, Janji Ungkap Kasus Lebih Besar dengan Pelaku Sama
Sementara Ketua Indonesia Lanyalla Center (ILC ) Kabupaten Sumenep, RB. Faisol Sadamih, mengatakan, upaya pemerintah pusat dan daerah menggelar vaksinasi bertujuan untuk meminimalisir angka penyebaran virus covid-19.
"Program pemerintah perlu didukung, namun perlu dilakukan sosialisasi dan anjuran tanpa harus ada paksaan, bila dilakukan vaksinasi dan penyekatan di jalan dengan cara paksa, jelas kurang etis" jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Gelar Festival Led Lebaran Hari Ketupat 2024 di Pantai Lombang Sumenep
Kata dia, pemerintah memiliki peran penting sebagai abdi negara, melayani dan mengayomi masyarakat. “Berikan kesadaran mental agar dapat menerima kebijakan, jangan ditekan atau dipaksakan,” pungkasnya. (Ar)
Editor : Mariana Setiawati
