Update Data MBR Harus Dilakukan Berkala, Laila Mufidah: Digitalisasi MBR Tak Bisa Ditawar Lagi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
 Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya Laila Mufidah.
Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya Laila Mufidah.

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong data base warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu di kota ini harus termanajemen dengan baik. Terutama akurasi data dengan terus meng-update data terkini. Pantauan warga MBR harus dilakukan berkala. 

Bisa tiga bulanan atau kurun waktu tertentu. Apakah mereka tetap dalam posisi berpenghasilan rendah atau sudah meningkat dan naik kelas. Harus ada sistem yang menjamin update data MBR. Jangan sampai ada warga punya mobil dapat Bansos.

"Digitalisasi data MBR tak bisa ditawar lagi. Harus ada Program pendataan khusus atau aplikasi yang menjangkau dan meng-update warga MBR. Semua intervensi Pemerintah termasuk Bansos harus mengacu pada data ini," kata perempuan aktif ini.

Laila menyebut bahwa Bansos yang tidak tepat sasaran menjadi semacam "menu wajib" dalam reses. Warga pun tidak segan meminta anggota DPRD sebagai penyambung lidah warga untuk mengatasi persoalan klasik itu.

Wakil Ketua DPRD ini mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah berusaha mengatasinya. Pemkot juga sudah melakukan pemutakhiran data MBR. Namun yang paling penting adalah petugas yang harus Turun ke lapangan.

Ada proses menuju akurasi data. Mulai petugas yang turun langsung, mengecek kondisi riil, mensurvei, melakukan wawancara, dan meng-cross check. Tentu Petugas ini tidak bisa berjalan sendiri. 

Petugas Pemkot, bisa dari Dinsos, staf kecamatan atau kelurahan harus wajib turun. Caranya dengan melibatkan RT dan RW sebentar. Hanya Pak RT atau minimal RW lah yang paling dekat dengan lokasi sehingga kondisi terkini warganya tahu.

Ketua RT Rungkut Tengah Eko Nikanto menuturkan bahwa dirinya setuju jika dilakukan pemutakhiran data dengan melibatkan RT. "Saya juga berharap demikian. Warga juga tidak bisa protes karena sudah akurat datanya. Lebih baik jika ada aplikasi yang mudah bagi kami membantu pemutakhiran data," katanya.

Sebaiknya warga yang sudah naik kelas menurut Eko juga mengembalikan dan menyerahkan kepada warga yang berhak. Eko menyebut bahwa ada warganya yang mengembalikan Bansos karena merasa tidak berhak. Namun warga ini sendiri yang memilih mengalihkan Bansos ke warga lain. 

Selain masalah Bansos, warga di Rungkut Tengah juga curhat mengeluhkan fasilitas umum yang perlu ditingkatkan. Termasuk bagaimana mempercepat perbaikan paving. Termasuk saluran air menjelang musim penghujan.

Laila pun akan memperjuangkan dan merealisasikan impian warga kepada Dinas terkait. Baik akurasi penyaluran Bansos maupun permintaan perbaikan fasilitas umum kampung. Alq

Berita Terbaru

Kuasa Hukum Korban Ungkap Dugaan Pola Kedekatan Berulang Sebelum Peristiwa di Hotel

Kuasa Hukum Korban Ungkap Dugaan Pola Kedekatan Berulang Sebelum Peristiwa di Hotel

Selasa, 15 Sep 2026 10:07 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 10:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Persidangan perkara dugaan pencabulan terhadap anak dengan terdakwa Jan Leon di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengungkap fakta b…

Srikandi Muncul di Sidang, Maidi Mengaku Tak Tahu Permintaan Bantuan

Srikandi Muncul di Sidang, Maidi Mengaku Tak Tahu Permintaan Bantuan

Selasa, 15 Sep 2026 09:00 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 09:00 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Nama Srikandi, kelompok pendukung Maidi, muncul dalam sidang perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Namun, ketika jaksa…

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas ekspor bawang merah Brebes ke Thailand dari fasilitas Controlled Atmosphere Storage…

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan menyerahkan…

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

SURABAYAPAGI.com - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah (Pemda),mulai tahun depan dan…

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Kajari Surabaya Yth, Praktisi hukum banyak yang kenal jaksa itu mengemban Dominus Litis. Ini asas hukum dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara” atau …