Respon Ketidakpastian Sikon, APBD Lamongan Dibuat Fleksibel

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPRD menyerahkan dokumen RAPBD menjadi APBD usai Rapat Paripurna Penutupan. SP/MUHAJIRIN KASRUN
Ketua DPRD menyerahkan dokumen RAPBD menjadi APBD usai Rapat Paripurna Penutupan. SP/MUHAJIRIN KASRUN

i

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan -  APBD Tahun 2022 yang baru disetujui oleh DPRD menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang tinggi. Disamping ancaman Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir,  juga harus bersiap menghadapi tantangan global, mulai perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata, sehingga APBD dibuat fleksibel.

Hal itu disampaikan oleh bupati Yuhronur Efendi, dalam Penutupan Rapat Paripurna pada Senin (15/11/2021), di Gedung DPRD setempat, yang diawali dengan pembacaan oleh juru bicara badan anggaran (Banggar).

 Disebutkan oleh bupati, tantangan tahun 2022 cukuplah besar, karena ketidakpastian itulah postur APBD dibuat fleksibel, dan tetap antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

Sebagaimana diketahui bersama, lanjut Bupati, isu perubahan iklim telah menjadi perhatian masyarakat dunia termasuk Lamongan. “Panas ekstrem yang terjadi sebulan lalu dan di bulan-bulan ini telah diperingatkan akan bahaya hidrologi disaat curah hujan yang tinggi, serta yang tak kalah pentingnya adalah pengelolaan sampah yang bersih, dan ramah lingkungan,” ungkapnya.

Belum lagi peningkatan jumlah sampah terjadi seiring deret ukur sedangkan ketersedian lahan TPA sampah mengikuti deret hitung. Hal ini mengakibatkan lahan TPA memiliki umur yang pendek karena tidak mampu lagi menampung sampah yang ada. Rendahnya teknologi yang dimiliki dan lemahnya infrastruktur menimbulkan permasalahan sampah yang cukup rumit.

“Isu-isu tersebut diatas menjadi kewaspadaan bersama. Karena selain memberi dampak buruk terhadap lingkungan juga menyebabkan kerentanan ekonomi bagi masyarakat yang mengalaminya,” imbuhnya.

Selain telah melakukan normalisasi saluran air, sungai dan waduk sebagai upaya pencegahan, pemerintah juga mengajak masyarakat secara swadaya melakukan pembersihan saluran air dan diharapkan gerakan ini semakin massif dilakukan untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi.

Kedepannya, konsep zero waste akan dikaji lebih dalam dan menerapkan pengelolaan sampah pada skala rumah tangga. Sehingga upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA dapat teratasi.

Sementara itu, juru bicara badan anggaran (Banggar), dr. Sanditia Davis dalam kesempatan itu menyebutkan, setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 disetujui oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan.

Disebutkan olehnya, bahwa DPRD Kabupaten Lamongan menyepakati postur rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2022 dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.977.267.739.500, sementara Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3.118.179.802.399,52. Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi, maka kebijakan pembiayaan yang ditempuh adalah pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya digunakan untuk menutup defisit anggaran.

“Setelah Raperda APBD 2022 dilakukan pembahasan bersama antara Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemda. Maka Banggar memohon kiranya Raperda APBD tahun anggaran 2022 disetujui dalam rapat paripurna yang terhormat ini,” ungkap Sanditia Davis.

Usai melakukan penyerahan dokumen hasil pembahasan kepada ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi tinggi atas pandangan, saran, pendapat dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, komisi hingga Banggar. jir

Berita Terbaru

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengundang seluruh para wali murid kelas X-1 sampai X-12 dalam acara Sosialisasi Program S…

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – 79 pemerintah daerah butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun. Mendagri Tito juga bilang s…

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga R…

Garis Kemiskinan Tercatat Sebesar Rp 669.235 per Kapita per Bulan

Garis Kemiskinan Tercatat Sebesar Rp 669.235 per Kapita per Bulan

Jumat, 07 Agu 2026 09:23 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:23 WIB

SURABAYAPAGI.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan garis kemiskinan pada bulan Maret 2026. Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran yang d…