Indonesia Tegaskan Komitmen Tanggulangi Perubahan Iklim

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk Presidensi G20: EBT Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060, Senin (22/11/2021).
Diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk Presidensi G20: EBT Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060, Senin (22/11/2021).

i

SURABAYAPAGI,  Jakarta – Indonesia menyatakan komitmen yang kuat untuk berperan dalam menanggulangi perubahan iklim dunia. Langkah ini tengah diperkuat dengan perumusan sejumlah kebijakan, khususnya di sektor energi.

Hal ini diungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sahid Junaidi saat diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk Presidensi G20: EBT Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060, Senin (22/11/2021).

Komitmen ini dikatakan Sahid juga telah disampaikan saat Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, UK, beberapa waktu lalu.

"Bagi kami di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga bagi masyarakat Indonesia, konferensi itu (COP 26) sangat penting karena menambah ambisi, menambah komitmen untuk segera bertransformasi kepada Energi Baru Terbarukan (EBT)," katanya.

Penanganan perubahan iklim dikatakannya harus selalu digaungkan Indonesia demi mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (netralitas karbon) yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2060 atau lebih awal.

Sebagai wujud dari ambisi besar tersebut, pemerintah telah merumuskan peta jalan menuju netral karbon di tahun 2060 atau lebih cepat sesuai Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilence/LTS-LCCR).

Dengan demikian, lanjut Sahid, COP 26 membawa semagat baru untuk bersama-sama segera memasuki transisi energi melalui energi baru terbarukan.

Sahid menambahkan, kondisi energi di Indonesia saat ini menunjukkan jika konsumsi minyak lebih besar dibandingkan produksinya. Konsumsi minyak mencapai sekitar 1,5 juta bopd/barel of oil per day (barel minyak per hari). Sedangkan tingkat produksi hanya sekitar 700 bopd.

Menurutnya, produksi minyak yang terus menurun dan konsumsi yang makin meningkat memberikan dampak pada tingginya impor dan defisit neraca perdagangan. "Sehingga perlu utilisasi sumber daya alternatif untuk mengurangi ketergantungan dan impor BBM," ujar Sahid.

Ia menjelaskan, energi fosil masih mendominasi bauran energi primer di Indonesia. Pada tahun 2020, batu bara masih mendominasi pangsa pemanfaatan energi nasional yakni sebesar 38,0%, diikuti oleh Minyak Bumi sebesar 31,6%, lalu Gas Alam sebesar 19,2%, dan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 11,2%.

"Jadi terlihat bahwa pemanfaatan EBT sebagai sumber energi yang ramah lingkungan masih rendah, padahal potensi EBT sangat besar," kata Sahid.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.469 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4% per tahunnya, dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik EBT Januari s.d. September tahun 2021 sebesar 386 MW.

Mengacu pada pernyataan Presiden, “Sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, posisi Indonesia sangat menentukan dan strategis dalam menangani perubahan iklim. Presiden RI Joko Widodo pun telah menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan Net Sink Carbon dan Net Zero pada Tahun 2060 atau lebih cepat.

Presiden pun berharap akan ada platform yang dapat ditawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi saat presidensi Indonesia di forum G20 mendatang.” Ujar Sahid

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/Isma/TR).jk

Tag :

Berita Terbaru

Pemkab Madiun Percepat Sertifikasi 400 Aset Daerah yang Belum Berlegalitas Kepemilikan

Pemkab Madiun Percepat Sertifikasi 400 Aset Daerah yang Belum Berlegalitas Kepemilikan

Minggu, 02 Agu 2026 11:12 WIB

Minggu, 02 Agu 2026 11:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebagai upaya pengamanan aset, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terus mempercepat sertifikasi sekitar 400 aset daerah yang…

Demi Kepentingan Masyarakat, Pemkot Surabaya Selamatkan Aset Lahan 5.500 Meter Persegi

Demi Kepentingan Masyarakat, Pemkot Surabaya Selamatkan Aset Lahan 5.500 Meter Persegi

Minggu, 02 Agu 2026 11:04 WIB

Minggu, 02 Agu 2026 11:04 WIB

SURABAYAPAGI,com, Surabaya - Guna memastikan aset daerah digunakan sesuai ketentuan dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, Pemerintah Kota…

Siswa SMA-SMK Raup Rp483 Juta dari Program Wirausaha, Ekonomi Kreatif Kian Menjanjikan

Siswa SMA-SMK Raup Rp483 Juta dari Program Wirausaha, Ekonomi Kreatif Kian Menjanjikan

Sabtu, 01 Agu 2026 17:20 WIB

Sabtu, 01 Agu 2026 17:20 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Sebanyak 1.173 siswa SMA dan SMK dari 45 sekolah di Indonesia membukukan pendapatan kolektif lebih dari Rp483 juta melalui program k…

Sidang Maidi, Saksi Sebut Fee Proyek di Dinas PUPR Digunakan Untuk Kepentingan Pemkot Madiun

Sidang Maidi, Saksi Sebut Fee Proyek di Dinas PUPR Digunakan Untuk Kepentingan Pemkot Madiun

Sabtu, 01 Agu 2026 13:12 WIB

Sabtu, 01 Agu 2026 13:12 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun menyebut hasil pengumpulan fee proyek dari para kontraktor d…

Dasco Diduga Jadi 'Makcomblang' PWI dan Hotman Paris, IAW Tuding Ada Intervensi Hukum

Dasco Diduga Jadi 'Makcomblang' PWI dan Hotman Paris, IAW Tuding Ada Intervensi Hukum

Jumat, 31 Jul 2026 21:36 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 21:36 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta- Indonesia Accountability Watch (IAW) melayangkan kritik tajam kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco disinyalir telah…

BPJS Ketenagakerjaan Malang Perluas Perlindungan bagi Pengurus Masjid

BPJS Ketenagakerjaan Malang Perluas Perlindungan bagi Pengurus Masjid

Jumat, 31 Jul 2026 19:06 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 19:06 WIB

  SURABAYA PAGI.COM, Malang - BPJS Ketenagakerjaan Malang memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor keagamaan dan …