Novel Baswedan Ditempatkan Satuan kerja (Satker) Tindak Pidana Korupsi Polri Langsung Kendali Kapolri
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Presiden Jokowi kini makin lancar bicara jenis-jenis mafia di Indonesia.
“Saya minta buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri. Termasuk aset -aset yang disembunyikan oleh para mafia, baik mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili,” kata residen Jokowi, saat membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/12).
Pada awalnya, Jokowi meminta KPK dan Kejaksaan Agung untuk berupaya semaksimal mungkin dalam menindak tindak pidana pencucian uang dan memulihkan keuangan negara. Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana.
"Kita juga sudah memiliki beberapa kerja sama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana treaty on mutual legal assistance telah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia," papar Jokowi. "Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri."
Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar para buron korupsi terus dikejar. Begitu pula dengan aset kasus korupsi yang disembunyikan.
Hasil Nyata
Menurut Jokowi, masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi. Hasil tersebut harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah, serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah," paparnya.
Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri sempat membeberkan prestasi lembaganya pada Hakordia tahun ini. Menurut Firli, KPK telah menjerat 1.291 tersangka dengan yang terbanyak adalah pihak swasta atau pelaku usaha sampai 300 orang.
"Khusus 2021, KPK dalam kegiatan bantu pemerintah tingkatkan pendapatan keuangan negara. KPK telah catatkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun 2021. Di samping itu KPK juga selamatkan potensi keuangan negara Rp46,5 triliun," jelas Firli.
Novel Baswedan Dikendalikan Kapolri
Novel Baswedan dan kawan-kawan yang baru dilantik menjadi ASN Polri bakal ditempatkan satuan kerja (Satker) Tindak Pidana Korupsi. Nantinya Satker itu akan di bawah langsung pimpinan atau kendali Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Penempatannya adalah jabatan fungsional yang ada di satker Mabes Polri," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).
"Nanti dia sama dengan Densus 88 masih di bawah Kapolri," sambungnya.
Dia melanjutkan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) akan dibesarkan. Artinya, dari pimpinan akan lebih tinggi dari direktorat lainnya.
"Tadi pak Kapolri sudah menyinggung nanti akan dibentuk organisasi direktorat Tipikor akan dibesarkan menjadi organisasi yang lebih tinggi lagi itu lah Deputi-Deputi. (Misalnya) Deputi penindakan, deputi pencegahan, deputi kerja sama antar lembaga kemudian ada satu deputi lagi. Nanti akan ditempatkan di situ," jelasnya.
Kendati demikian, lanjutnya, 44 orang mantan pegawai KPK itu tidak semuanya bakal ditempatkan di satker tersebut. Pasalnya, penempatan bakal melihat kompetensi mereka masing-masing.
"Tidak, kan sesuai dengan latar belakang pendidikan, sesuai dengan kompetensi. Maka kemarin sudah dilakukan mapping melakukan uji kompetensi itu untuk itu, untuk menyiapkan jabatan sesuai kompetensi. Sesuai kompetensi, kan ada latar belakang yang beda-beda, ada SDM ada di satker lain," pungkasnya. n er, jk, 07
Editor : Moch Ilham
