Permudah Layanan, Pemkot Launching Open Payment PBB Via Marketplace

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat Launching pembayaran PBB Via Marketplace dan Gebyar Hadiah Pembayaran PBB Kota Mojokerto, di Pendopo Sabha Mandala Tama Pemkot Mojokerto, Senin (13/12) pagi.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat Launching pembayaran PBB Via Marketplace dan Gebyar Hadiah Pembayaran PBB Kota Mojokerto, di Pendopo Sabha Mandala Tama Pemkot Mojokerto, Senin (13/12) pagi.

i

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - masyarakat Kota Mojokerto dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan cukup mudah, cepat dan tanpa antri. Pasalnya, bersama Bank Jatim, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto melakukan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik.

Masyarakat dapat melakukan pembayaran memalui toko moderndab e-commerce. Hal itu disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat Launching pembayaran PBB Via Marketplace dan Gebyar Hadiah Pembayaran PBB Kota Mojokerto, di Pendopo Sabha Mandala Tama Pemkot Mojokerto, Senin (13/12) pagi.

"Membayar PBB sekarang tidak perlu antri, cukup dalam genggaman melalui dompet digital. Lebih dekat dan semakin cepat untuk masyarakat," ujarnya. Masih kata Ning Ita, salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat digital adalah dengan memperluas kanal pembayaran PBB secara non tunai.

Pada bulan Juni 2021, Pemkot Mojokerto bekerjasama dengan Bamk Jatim telah memulai dengan pembayaran PBB melalui Qris. "Dan pada hari ini dilakukan penambahan kanal pembayaran lagi yakni melalui marketplace debgan berbagai merchant. Antara lain Indomart, Alfamart, OVO, Gopay dan Tokopedia," terangnya.

Pembayaran non tunai ini, lanjut Ning Ita merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pemungutan pajak daerah. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan daerah dan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Khususnya dari pajak daerah sektor PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak daerah.

Antara lain dengan penyesuaian nilai obyek pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan PBB-P2, penagihan dengan pendekatan persuasif kepada wajib pajak atau dengan memberikan stimulus berupa reward kepada mereka yang patuh pajak.

"Tentunya peningkatan PAD diperlukan bagi Pemkot Mojokerto dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal keuangan daerah agar tidak selalu berharap besar dan bertumpu pada dana dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPKPD Kota Mojokerto, Agung Moeljono mengatakan penerimaan pajak daerah sampai dengan awal Desember ini adalah sebesar Rp. 47.761 milyar atau 95,46 persen. Dari target sebesar Rp. 50,34 Milyar atau 98,03 persen dari target Rp. 12 Milyar.

"Masih ada sedikit waktu bagi kami untuk terus bergerak dan mengejar pendapatan agar target pajak daerah khususnya PBB dapat tercapai," tukasnya.

Sekedar informasi, dalam acara tersebut juga dilakukan pengundian hadiah utama berupa 1 unit Sepeda Motor Matic dan juga memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Kelurahan dengan pencapaian prestasi paling keren. Paling keren dimaksudkan adalah paling baik kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pemenuhan kewajiban. Dwi

Berita Terbaru

Perluas Jangkauan Program Homecare untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

Perluas Jangkauan Program Homecare untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

Selasa, 22 Sep 2026 20:33 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM- Jember — Program pelayanan pemeriksaan kesehatan yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten mendapat sambutan hangat dari kalangan tokoh m…

Bupati Gus Fawait Perjuangkan Lahan Garapan Warga di TP Silo ke Pemerintah Pusat

Bupati Gus Fawait Perjuangkan Lahan Garapan Warga di TP Silo ke Pemerintah Pusat

Selasa, 22 Sep 2026 20:15 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM-JEMBER — Gejolak Warga ditengah rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, memasuki b…

Fraksi PKB Minta Potongan Aplikasi hingga Jaminan Sosial Pengemudi Ojol Masuk Perda

Fraksi PKB Minta Potongan Aplikasi hingga Jaminan Sosial Pengemudi Ojol Masuk Perda

Selasa, 22 Sep 2026 20:10 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:10 WIB

SURABAYAPAGI.COM-SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur meminta Raperda Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi m…

DPRD Jatim Wacanakan Pendidikan SD-Kuliah Gratis Ditanggung Pusat

DPRD Jatim Wacanakan Pendidikan SD-Kuliah Gratis Ditanggung Pusat

Selasa, 22 Sep 2026 20:09 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM-SURABAYA — Wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan negeri mulai SD hingga perguruan tinggi mendapat respons DPRD Jawa Timur. …

Massa yang Diduga Pesilat dan Polisi Saling Dorong di Jalan Merak, Kapolres Siap Pertemukan Dua Kubu PSHT

Massa yang Diduga Pesilat dan Polisi Saling Dorong di Jalan Merak, Kapolres Siap Pertemukan Dua Kubu PSHT

Selasa, 22 Sep 2026 20:07 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:07 WIB

SURABAYA PAGI, ‎Madiun — Ketegangan terjadi saat massa yang diduga pesilat berusaha menuju Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Jalan Merak, Kota …

174 Desa di Kabupaten Madiun Berstatus Mandiri, DPMD Targetkan Seluruh Desa Naik Kelas

174 Desa di Kabupaten Madiun Berstatus Mandiri, DPMD Targetkan Seluruh Desa Naik Kelas

Selasa, 22 Sep 2026 17:22 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 17:22 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat sebanyak 174 dari total 198 desa telah berstatus Desa Mandiri berdasarkan hasil Pemutakhiran In…