SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini ramai-ramai kritik impian Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Semula janji tidak akan menggunakan APBN. Tapi kini malah bebani rakyat. Dilaporkan 53,3 persen dari pendanaan pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun, diambil dari APBN. Kritik datang dari politisi, akademisi dan aktivis kampus dan LSM.
Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter-nya, @hnurwahid juga menyinggung soal Jokowi yang “meralat” janjinya terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Sebelumnya juga Jokowi “ralat” janjinya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” katanya pada Minggu (23/1/2022)
Menurutnya, Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan APBN.
Namun belakangan, kata dia lagi, pemerintah justru membebani dana APBN untuk proyek Kereta Cepat tersebut.
“Katanya di awal, tidak pakai APBN. Belakangan APBN dipakai juga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa kedua proyek tersebut telah ditolak oleh Fraksi PKS di DPR RI.
“Keduanya ditolak olh @FPKSDPRRI juga,” ucap Hidayat Nur Wahid seraya megakhiri cuitannya.
Digugat
Senada, Ekonom Faisal Basri menyatakan akan mengajukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi bersama beberapa orang lainnya.
"Saya berlima akan berusaha ini dibawa ke judicial review, tapi belum tahu waktunya kapan," kata Faisal dalam diskusi virtual yang digelar Fraksi PKS di DPR, kemarin.
Dalam pemaparannya, Faisal menceritakan mengapa pemerintah akhirnya membuka opsi pembiayaan pembangunan IKN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tadinya, pembangunan IKN murni akan dibiayai oleh swasta.
"Pak Jokowi antusias itu karena ada yang bawain investor, berjanji siap sediakan dana 100 miliar dollar AS untuk bangun ibu kota baru," ujar Faisal.
"Saya dapet cerita dari wakil menteri yang mengingatkan Pak Jokowi, hati-hati pak dengan skema yang ditawarkan investor tadi harus dilihat terms and conditions-nya, karena ini bisnis," sambungnya.
Berdasarkan cerita sang wakil menteri itu, Faisal mengatakan, ada syarat dan ketentuan dari investor yang memberatkan. Yaitu pemerintah diwajibkan menghadirkan 5 juta penduduk dalam 10 tahun di IKN.
Dengan adanya 5 juta penduduk itu, lanjut Faisal, lalu muncul kesempatan bisnis penyediaan perumahan, perkantoran, air bersih, pengelolaan sampah, dan transportasi yang nilainya lebih dari 100 miliar dollar AS.
"Nah setelah diingatkan, Pak Jokowi baru 'ngeh', enggak bisa pakai model begitu. Alternatifnya pakai APBN," ucap Faisal.
Untuk menambah pendanaan, ia juga mendengar kabar aset-aset pemerintah pusat di Jakarta akan dilego. Karena kalau pendanaan pakai APBN saja, kata Faisal, tidak kuat. Seperti diketahui, biaya pembangunan IKN mencapai lebih dari Rp450 triliun.
"Berarti banyak proyek di tanah air, bukan saja ibu kota baru, berdasarkan bisikan setan, berdasarkan bisikan kelompok kepentingan tertentu," tutur Faisal.
"Nah supaya pada tenang, nanti (investor) itu ada dewan yang anggotanya ada Tony Blair dan pihak lainnya," pungkasnya.
Resmi Pakai APBN
Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN. Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.
Kala itu, Jokowi berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.
"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu (Sri Mulyani) tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi di Istana Negara pada Mei 2019.
Mengingat besarnya dana pembangunan IKN, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya. Saat itu, Jokowi mengklaim pembangunan ibu kota baru hanya akan memakan seperlima anggaran negara. jk,rc,sem
Editor : Moch Ilham
