SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk anak usia dibawah 12 tahun kini menjadi sorotan dokter dokter paru.
Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan meminta pemerintah untuk menunda kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen lantaran terjadi kenaikan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir. Situasi sudah gawat!
Erlina mengatakan, PTM pada anak SD berusia 6-11 tahun dikhawatirkan dapat menimbulkan kenaikan kasus COVID-19 pada anak-anak. Lantaran angka vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun masih rendah, sementara ancaman penularan di lingkungan sekolah tetap ada.
"Saya beranggapan bahwa anak sekolah usia 6-11 tahun belum banyak divaksin. Mereka adalah kelompok rentan, dan rentan sekali terinfeksi," kata Erlina dalam webinar, dilansir CNNIndonesia.com, Senin, 24 Januari.
"Saran saya tolong ditinjau ulang PTM terutama untuk anak-anak di bawah 12 tahun, karena saat ini ada peningkatan kasus COVID-19," lanjutnya.
Erlina juga menyarankan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, terlebih di daerah-daerah yang mencatat kenaikan kasus COVID-19.
Dia juga menyinggung soal kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron. Pasalnya banyak penularan Omicron di dalam negeri merupakan transmisi lokal.
"Karena ada peningkatan kasus, mungkin bersabar sedikit jangan PTM dulu. Tunggu sampai Omicron terkendali. Saran saya, dilakukan daring saja," tutur Erlina.
Total kasus konfirmasi Omicron per Senin, 24 Januari sebanyak 1.626. Dari angka tersebut sebanyak 1.019 kasus merupakan transmisi dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), 369 kasus non PPLN, dan 238 kasus masih diselidiki secara epidemiologis.
Selain PDPI, empat organisasi profesi lain juga meminta pemerintah evaluasi PTM 100 persen imbas peningkatan varian Omicron. Mereka meminta agar anak-anak dan keluarganya bisa memilih mengikuti PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan melihat kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga.
Sudah Ada yang Kena
Di Surabaya, pekan lalu, seorang siswa di SMA 22 Surabaya, pada Senin (17/01/2021) dikonfirmasi positif Covid-19. Akibatnya saat itu, aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah dihentikan sementara.
Siswa yang diketahui duduk di kelas XI dikonfirmasi positif pasca dilakukan pemeriksaan swab PCR. Sebelum dilakukan pemeriksaan siswa sempat mengalami gejala demam.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya kini telah melakukan testing kepada warga yang melakukan kontak erat pasien. Beberapa diantaranya adalah warga sekolah, siswa sekelas dan keluarganya.
"Total ada 36 siswa yang satu kelas dengan pasien. Kemudian ada 56 guru dan 15 keluarga. Semua sudah swab. Hasilnya segera keluar," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina dalam konferensi persnya di Jemursari, Selasa (18/01/2021).
Adanya temuan kasus positif akibat penerapan PTM 100% di Surabaya pun mendapat respon dari Ahli Patologis Klinik sekaligus dokter penanggungjawab pasien (DPJP) Rumah Sakit Lapangan Indrapura, dr. Fauqa Arinil Aulia, Sp.PK.
Menurutnya, dengan adanya temuan tersebut pemerintah kota harus mulai mempertimbangkan kembali kebijakan PTM 100%. Mengingat saat Indonesia tengah menghadapi varian baru Covid-19 yakni Omicron yang dinilai penyebarannya 400% lebih cepat dari varian delta.
"Ya saya kira harus mulai dipertimbangkan. Jangan sampe ini bisa menimbulkan klaster baru. Karena kalau kita lihat varian delta dulu, akhirnya muncul klaster-klaster baru. Baik klaster pekerja, klaster kantoran," kata dr. Fauqa kepada Surabaya Pagi.
"Jadi sebaiknya waspada karena kita belum punya literatur lengkap terkait Omicron," tambahnya.
Klaster Baru
Guna menghindari klaster baru, ia pun meminta agar tracing dan testing segera dilakukan oleh pemerintah. Tak hanya itu, sampel positif dari salah siswa diharapkan untuk segera dilakukan tes whole genome squencing (WGS).
"Jadi bisa dicek apakah siswa ini terkonfirmasi varian omicron atau tidak," katanya.
Bagi sekolah-sekolah yang saat ini masih melakukan PTM 100%, ia mendorong untuk memperketat protokol kesehatan 6M. Terkait jeda pergantian shift, dimintanya untuk dapat diperpanjang.
"Ia soalnya kalau 30 menit, terlalu cepat. Namanya anak, setelah pelajaran selesai masih harus lakukan ini, lakukan itu jadi saya rasa kurang kalau 30. Dibuat 1 jam atau 2 jam itu cukup. Tapi ya pertimbangannya nanti di sekolah. Yang pasti, kalaupun ingin PTM, protapnya harus diperketat. Ya harus 6M. Karena 6M itu yang penting. Dan sekolah harus mampu beradaptasi dengan new normal," ucapnya.
Tak Bakal Lockdown
Terkait siswa SMA 22 yang positif sebelumnya telah mendapat komentar dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Menurutnya, pemerintah tidak akan melakukan lockdown. Namun hanya meniadakan PTM sementara bagi seluruh siswa di SMA 22 Surabaya.
"Jadi yang terjadi di SMA 22 Surabaya ini bukan lockdown, hari ini diliburkan untuk bisa diatur kembali," kata Khofifah dalam keterangan resmi yang diterima Surabaya Pagi.
Dalam waktu dekat, proses pembelajaran tatap muka di SMA 22 rencananya akan dilangsungkan kembali. Hingga kini, pihak sekolah tengah melakukan regulasi ulang terkait PTM.
"Khusus kelas 11 di mana sang anak ini terkonfirmasi positif, akan dilakukan daring," tandas Khofifah. "Jadi daringnya hanya satu kelas di mana ada anak terkonfirmasi positif di SMA 22 Surabaya ini bukan lockdown, tapi hari ini diliburkan," ucapnya.
Sebagai informasi, adanya PTM 100% pasca ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pada 21 Desember 2021 lalu. jk, er,sem
Editor : Moch Ilham
