SURABAYAPAGI.COM, Ponorogo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan praktik percaloan pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tim khusus (timsus) ini akan terdiri dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Inspektorat dan petugas dari bagian hukum ini akan menyelidiki siapa saja aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Ponorogo yang diduga terlibat praktik percaloan tersebut.
Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, menegaskan bahwa sanksi administratif akan dikenakan kepada yang ASN yang terbukti terlibat.
“Jadi jika dalam perjalanannya ada ASN yang terlibat percaloan PPPK, maka ASN itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Agus, Senin (15/8/2022).
Agus menambahkan tim khusus ini sudah memanggil oknum ASN yang diduga terlibat. Namun, mengenai jumlah maupun jabatan dari ASN yang dipanggil masih belum dibeberkan.
Ia hanya menyebut permasalahan percaloan ini akan menjadi terang benderang dalam waktu dekat.
“Siapa yang terlibat dan perannya seperti apa, dalam waktu tidak lama, Insya Allah jadi terang benderang,” ujarnya.
Terkait praktik percaloan ini, Agus menambahkan, BKPSDM juga melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Ponorogo hari ini. Ia meminta kepada Kepala BKPSDM untuk menyampaikan apa adanya sesuai dengan langkah yang sudah dilakukan.
“Hasil dari tim khusus ini, semuanya dilaporkan ke Pak Bupati. Baru nanti kita berikan sanksi yang terlibat,” tutupnya.
Sebagai informasi, permasalahan percaloan ini sebelumnya telah diungkap ke publik oleh Ketua DPRD dan Sekda Ponorogo. Tak hanya itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga langsung turun tangan setelah mendengar dugaan praktik calo dalam proses seleksi PPPK itu. png
Editor : Redaksi
