Dewan Dorong Pemkot Segera Cair Bopda

“Kepala sekolah mengeluh kepada kami, karena Bopda SMP swasta tak kunjung cair. Padahal, pihak sekolah telah mengirim laporan pertanggungjawaban (LPj) Bopda trimester kedua, ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya,” ujar Khusnul, saat dikonfirmasi Media. 

 

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini kembali mengatakan, dengan tak kunjung cairnya Bopda, bisa mengganggu operasional dan kebutuhan sekolah. Salah satunya adalah pembelian seragam sekolah bagi siswa MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). 

 

Legislator perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong, Dispendik Surabaya untuk melakukan pemetaan dan pengecekan kembali, sekolah-sekolah swasta yang sudah mengirim LPj ke Dispendik. Jika sekolah terbukti sudah mengirim LPj dan dicek sudah sesuai ketentuan, kata Khusnul, maka Bopda bisa dicairkan. Sedangkan jika ada sekolah yang belum mengirim LPj, bisa diingatkan agar segera membuat laporan. 

 

“Jadi tidak dipukul rata. Hanya karena beberapa sekolah yang belum mengirimkan laporan Bopda trimester kedua, seluruh sekolah swasta tidak dapat menerima Bopda. Kasihan sekolah yang sudah duluan mengirim LPj,” ungkap Khusnul. 

 

Khusnul berharap, masalah ini mendapat perhatian Dispendik Surabaya. Sebab fungsi dan kegunaan dana Bopda sangat penting bagi sekolah swasta. 

 

“Besaran Bopda di Surabaya sebesar Rp87.500 per siswa per bulan. Jika ditambah dengan BOS, nilainya mencapai Rp167.333 per siswa per bulan,” jelasnya. 

 

Selama ini banyak sekolah swasta yang bergantung pada Bopda dan BOS untuk menunjang pendidikan. Bopda digunakan untuk mendukung operasional sekolah, meningkatkan kualitas belajar-mengajar dan biaya pendidikan siswa tidak mampu. 

 

“Sekali lagi saya mendorong Dispendik Surabaya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak disegerakan, maka sesuai timeline yang kita sepakati terkait seragam akan tidak terlaksana. Karena anggaran Bopda yang tak kunjung cair,” pungkas Khusnul. Alq