Gelar Peningkatan Kapasitas TP PKK, Ikfina Minta TP PKK Dapat Bekerja Secara Profesional

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Guna meningkatkan motivasi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sekretaris dan bendahara TP PKK desa, serta mengupayakan modernisasi PKK dan mengkonsolidasikan TP PKK desa.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto menggelar peningkatan kapasitas bagi sekretaris dan bendahara Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kabupaten Mojokerto, di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Rabu (24/8) pagi. 

Agenda yang bertajuk 'Modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi', diikuti sebanyak 316 peserta dari eks pembantu Bupati Mojokasri yang meliputi Kecamatan Dawarblandong, Jetis, Gedeg, Kemlagi serta dari eks pembantu Bupati Mojosari yang terdiri dari Kecamatan Mojosari, Ngoro, Dlanggu, Kutorejo, dan Pungging.

Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, menjelaskan, pada saat ini dengan diaturnya terkait kegiatan PKK melalui peraturan pemerintah yang diturunkan dalam Permendagri serta diatur juga dalam undang-undang, menunjukkan bahwa gerakan PKK saat ini semakin diakui dan didukung. 

"Maka PKK ini harus dikelola dan dijalankan secara profesional," Ujarnya.

Masih Ikfina, Ia juga menilai, suatu organisasi bisa berjalan dengan bagus, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, ketika inti dari organisasi tersebut dapat mengelola koordinasinya dengan baik.

"Ini akan bisa berjalan dengan baik itu ada pada dua orang, yakni sekretaris dan bendahara itu yang penting," ujarnya. 

Selain itu, dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris dan bendahara agar organisasi gerakan PKK bisa berjalan dengan baik, Ikfina juga menjelaskan, sebagai sekretaris harus bisa mengkoordinasikan serta mencatat seluruh pengadministrasian dan sebagai bendahara dalam pengelolaan anggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi.

"Ya tinggal lihat, sebagai sekretaris dari kegiatannya, dokumen-dokumennya kemudian untuk bendahara keuangannya seperti apa, dari keuangan itu kita bisa lihat organisasi ini berjalan secepat apa dan sekompleks apa dari catatan-catatan uang keluar masuk yang di buku oleh bendahara," bebernya. 

Ikfina juga meminta kepada seluruh TP PKK Desa, dapat bekerja secara profesional dan solid agar 10 program pokok PKK yang diharapkan dapat mendukung kinerja pemerintah desa  bisa berjalan dengan baik.

"Ketika kemudian sudah komitmen mau masuk di dalam gerakan PKK menjadi bendahara dan sekretaris PKK berarti memang harus siap untuk bekerja secara profesional, itu sudah konsekuensinya," pungkasnya. Dwi

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…