.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang meminta segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, ditolak mentah-mentah oleh PSSI. PSSI melihat, bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam organisasi yang dibawah naungan FIFA itu. Justru, bila pemerintah ikut campur dalam proses KLB, peristiwa tahun 2015 lalu, yang berimbas sanksi FIFA.
"Tidak ada KLB. Tahun depan juga sudah KLB. Sesuai jadwalnya saja. Sebab yang berhak minta KLB adalah anggota kami (voters). Pemerintah tidak bisa ikut campur," ujar Anggota Komite Eksekutif (Exco) Ahmad Riyadh, saat ditemui usai mendampingi Mochamad Iriawan diperiksa di Ditreskrimum Polda Jatim, Kamis (20/10/2022).
TGIPF mengeluarkan rekomendasi pada Jumat (14/10) lalu. Salah satu rekomendasi TGIPF antara lain PSSI harus menggelar KLB untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua hingga jajaran anggota Exco. Selain itu, TGIPF juga merekomendasikan Ketua Umum Mochamad Iriawan dan jajaran Exco untuk mengundurkan diri.
Namun menurut Ahmad Riyadh, PSSI punya langkah sendiri yang akan ditempuh federasi. "Pemerintah lewat Menpora Zainudin Amali sudah berbicara. KLB itu urusan antara PSSI dengan FIFA," tegasnya.
Pernyataan Ahmad Riyadh mengacu ke ucapan Menpora Zainudin Amali yang sebelumnya yang menyebut pemerintah mesti berhati-hati untuk tak ikut campur tangan. Salah-salah langkah, Indonesia bisa kena sanksi FIFA jika ada anggapan pemerintah mengintervensi PSSI.
Adapun KLB, persiapannya butuh waktu yang tidak sebentar. Setidaknya harus dibentuk Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) terlebih dahulu sebelum menggelar KLB PSSI.
Ahmad Riyadh menilai hal itu buang-buang waktu saja. KLB empat tahunan juga sudah dipastikan akan digelar tahun depan seiring dengan masa jabatan kepengurusan PSSI 2019-2023 berakhir.
"Jika ada anggota PSSI meminta KLB pada besok, lusa, atau bulan depan, itu harus dibicarakan lebih dulu. Tidak bisa langsung. Sebab, kan ada tahapannya. Ada caranya, tapi tetap berasal dari anggota," ucap pria yang juga seorang advokat ini.
Iwan Bule Diperiksa
Sementara itu, Kamis (20/10/2022) kemarin, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau biasa disapa Iwan Bule, memenuhi pemeriksaan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim sebagai saksi. Iwan Bule datang ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 13:00 WIB, dengan dikawal beberapa body guard pribadi Iwan Bule.
Iwan Bule, yang mengenakan kemeja hitam, didampingi Iwan Budiarto selaku Wakil Ketua Umum PSSI.
Tepat pukul 18:00 WIB, Iwan Bule keluar dari ruang pemeriksaan dan langsung menuju ke kendaraannya sambil berlari.
Menurut Ahmad Riyadh, anggota EXCO PSSI yang juga sebagai juru bicara Ketua Umum PSSI, menjelaskan, penyidik memeriksa terkait peran PSSI dalam berjalannya kompetisi hingga tugas dan pokok PSSI itu sendiri.
"Alhamdulillah, lancar. Tadi (kemarin, red) ada sekitar 45 pertanyaan. Pertanyaan ke satu soal identitas. Selanjutnya pada bagian PSSI, peran PSSI juga tugas pokok sampai ke klub," terang Ahmad Riyadh.
Riyadh menambahkan, penyidik juga menanyakan soal akta pendirian PSSI hingga legalitasnya. Kemudian PT LIB sampai ke panpel. Juga security medscom apakah semua sudah lengkap sesuai prosedur dan tahapan memprogram pertandingan, mulai jadwal sampai pengawasan akhir.
Sedangkan, Riyadh sendiri menegaskan, bahwa tanggung jawab yang direkomendasikan oleh TGIPF, kepada PSSI, sudah dilakukan meski belum total. Yakni salah satunya menghadiri pemeriksaan di Polda Jatim. "Tanggungjawab pasti. Lewat pemeriksaan hari ini. Kegiatan Dewan PSSI. Kemudian task force jalan. Keamanan semua. Ada peraturan polisi yang digodok yang seimbang, yang cocok dilaksanakan di PSSI. Sinkron berlaku di Indonesia," jelas Riyadh usai mendampingi Iwan Bule di Mapolda Jatim.
Tekait bentuk tanggungjawab tersebut, Riyadh menyebut salah satunya terkait hukum. "Ya lewat pemeriksaan ini. Kan yang dihadapi masalah hukum. Dipilah siapa yang tanggungjawab. Kalau PSSI tanggungjawab secara utuh ya harus menjadi lebih baik dari kemarin-kemarin," tegasnya.
Tagih Tanggungjawab PSSI
Mahfud MD, yang sebelumnya didapuk sebagai Ketua TGIPF kembali menagih tanggungjawab PSSI secara umum dan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan. Terutama tanggung jawab moral dalam Tragedi Kanjuruhan. "(Mana) tanggungjawab moral. Itu saja!" kata Machfud MD, Kamis (20/10/2022).
Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan itu menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memulai melaksanakan langkah-langkah sesuai rekomendasi TGIPF. Kemudian, Mahfud menyinggung desakan mundur kepada pimpinan PSSI.
"Yang dilakukan oleh Presiden hanya sejauh terkait dengan kewenangan Pemerintah Indonesia. Urusan pimpinan PSSI untuk mundur itu bisa dilakukan sebagai tanggung jawab moral," kata Mahfud.
"Kalau itu (mundur dari jabatan) dilakukan bukan berarti melanggar aturan FIFA maupun PSSI. Di manapun di dunia ini mengundurkan diri tidak dilarang dan tidak melanggar aturan," lanjutnya. ari/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
