SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pembangunan sektor ekonomi kerakyatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2023 diprediksi tidak sebagus tahun 2022. Pasalnya, alokasi angggaran di Rancangan APBD Jatim 2023 di sektor perekonomian merosot jauh dibanding tahun 2022.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Amar Saifudin mengungkapkan, ancaman resesi di tahun 2023 yang disampaikan banyak pihak ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan Pemprov Jatim dalam menyusun anggaran. Terbukti, dalam pengajuan Rancangan APBD Jatim tahun 2023, sektor perekonomian yang merosot Rp 401.798.297.244. Jika sebelumnya anggaran sektor Perekonimian tahun 2022 sebesar Rp1.567.751.995.544, namun dalam proyeksi R-APBD 2023 hanya disediakan Rp1.165.953.698.300.
“Kami melihat penyusunan anggaran APBD 2023 yang disodorkan Pemprov adalah anggaran ‘air mata’. Kenapa kami sebut begitu, karena pos anggaran untuk sektor perekonomian dikepras sangat besar," jelas Amar Saifuddin di sela Paripurna Laporan Komisi terhadap R-APBD 2023, Kamis (3/11/2022).
Rangkuman angka merosotnya anggaran perekonomian tersebut diperoleh dari 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra Komisi B DPRD Jatim. Mulai dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Biro Perekonomian.
Salah satu contoh, tahun 2022 lalu Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim mendapatkan anggaran Rp376 miliar namun tahun 2023 nanti dialokasikan Rp167 Miliar atau turun sekitar Rp209 miliar. Begitu juga Dinas Kehutanan tahun 2022 mendapatkan anggaran Rp241 M turun menjadi Rp183 Miliar di tahun 2023 nanti atau berkurang Rp58 miliar. Lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jika di tahun 2022 mendapat anggaran Rp143 M, nanti di APBD 2023 dialokasikan Rp98 M atau turun Rp45 miliar.
“Ini sangat memprihatinkan disaat upaya untuk menggerak sektor ekonomi yang terpuruk karena pandemi Covid-19 dan kenaikan BBM justru anggaran (belanja program) yang pro rakyat dipangkas tapi anggaran belanja operasional diantaranya pegawai justru bertambah,” heran Amar.
Politisi PAN ini mengatakan secara umum postur keseluruhan APBD Jawa Timur tahun 2023 tak berpihak pada rakyat dimana dari total Belanja Rp 29 Triliun yang dianggarkan, mayoritas hanya untuk belanja pegawai.
"Sedangkan untuk belanja modal disektor untuk mensejahterakan rakyat hanya dianggarkan Rp 2 T. Ini membuktikan tak pro rakyat," jelas mantan Wabup Lamongan ini.
Di beberapa dokumen Rencana Kerja Angaran, kata Amar, harga satuan yang dicantumkan tidak sesuai dengan permenkeu. Ada PMK No 119 tahun 2020 yang mengaturnya.
“Saya melihat dalam penyusunan RKA dalam mencantumkan harga satuan untuk pemeliharaan terjadi mark up atau penggelembungan anggaran. Padahal di Jawa Timur juga ada pergub No 14 tahun 2021 tentang standart satuan harga, namun dari temuan tersebut ada mark up anggaran," ungkapnya.
Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya menerima semua masukan termasuk dari DPRD Jawa Timur dan menjadi bagian untuk menyempurnakan.
"Perlu proses komunikasi untuk menyamakannya dimana Pemprov dan DPRD Jawa Timur sama-sama pro rakyat," jelas Emil. rko
Editor : Redaksi
