SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman mengatakan pemerintah merasa kecolongan dengan keluarnya Shell Upstream Overseas Ltd dari proyek pengembangan migas di Blok Masela pada 2020 lalu.
"Kita kecolongan ketika Shell, pada waktu itu kita yang pertama kali bikin dan bagus sekali di Indonesia dalam term on condition fiskal-nya, dia enggak nerapin sampai produksi," kata Fatar di Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Padahal, pada saat itu pemerintah sangat berharap Shell bisa terus melanjutkan proyeknya di Indonesia. Dimana pemerintah sudah memberikan banyak insentif fiskal.
"Jadi gini kita harapkan dengan bagusnya term and condition dia Shell kan perusahaan besar itu dijalankan harusnya ya, di tengah jalan dia exit padahal bagus," ujarnya.
Maka dari itu, Fatar mengatakan, pihaknya bakal membuat aturan yang mencegah keluarnya perusahaan yang berpartisipasi dalam suatu proyek sebelum produksi berjalan.
"Maksudnya kasih barrier gitu jangan keluar dong. Sampai produksi komersial nah kita nanti bikin aturan itu. Ke depan kalau dapat insentif sampai produksi selesai, nggak boleh keluar," tuturnya.
Usai keluarnya Shell, Pertamina dan ExxonMobil disebut bakal merapat. Namun, kata Fatar, belum ada kabar lebih lanjut ihwal hasil kajian yang telah dilakukan Pertamina dan Exxon Mobil.
Sementara SKK Migas menargetkan hasil kajian diumumkan November ini.
“Mereka masi evaluasi. Masih banyak opsi,” ujarnya.
Selain itu, Fatar mengatakan Petronas juga tertarik ikut mengembangkan proyek gas abadi tersebut. Namun hingga kini mekanismenya masih dibicarakan lebih lanjut.
“Masih kami kaji. Petronas tinggal nunggu komitmen Pemerintah,” tandasnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2020, Shell menyatakan mundur dari proyek pengembangan Blok Masela di Tanimbar, Maluku. Bahkan, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat itu sampai mengungkapkan kekecewaannya melalui surat resmi yang dikirimkan ke Shell.
"Shell langsung menghadap ke Menteri (ESDM) dan kami langsung dapat arahan kirim surat ke Shell barangkali 2-3 kali, menyampaikan bahwa pemerintah kecewa dengan langkah yang diambil Shell," kata Dwi dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Senin (24/8/2020) silam. jk
Editor : Redaksi
