SurabayaPagi, Surabaya - Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Jatim Bambang Haryo Soekartono (BHS) memastikan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya menggratiskan air PDAM bagi warga miskin benar-benar tepat sasaran dan merata.
Pada 2023 tarif air bersih PDAM Surya Sembada bakal naik menjadi Rp 2.600 per meter kubik. Namun, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji menggratiskan biaya air bagi warga miskin atau kurang mampu.
Tarif bagi masyarakat yang lain, Eri meminta agar dapat mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Yakni, berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
Tidak hanya aturan tersebut, ia juga menyebutkan tentang SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se-Jawa Timur tahun 2022.
Rencananya, penyesuaian tarif baru air bersih PDAM ini mulai diterapkan di Kota Surabaya pada awal Januari 2023 atau akhir November 2022. Saat ini, Direksi PDAM Surya Sembada tengah menggodok penyesuaian tarif baru air bersih itu termasuk klasifikasi untuk bidang usaha atau rumah tangga.
Atas kebijakan tersebut, BHS memberikan apresiasi bagi Wali Kota Eri Cahyadi. Namun demikian, ia juga meminta kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mengikuti acuan Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena BPS masih mengkategorikan warga miskin harus memiliki rumah berlantaikan tanah dan dindingnya terbuat dari gedek, karena hal tersebut sangat susah dijumpai di Surabaya.
"Yang ada di BPS kalau sudah punya satu kulkas atau mungkin kipas angin, atau mungkin itu sudah dikatakan warga berkecukupan, terus tegelnya bukan tanah itu berkecukupan nah ini kan nggak bisa. Ini kalau kita lihat pemulung-pemulung lantainya sudah berlantaikan semen berarti sudah dikatakan bukan warga miskin padahal mereka sangat miskin sekali, lah ini terus terang perlu adanya evaluasi kategori-kategori miskin itu tolong jangan terlalu jauh untuk dicapai," terangnya saat meninjau warga di Kampung 1001 Malam Surabaya, Sabtu (3/12/2022).
Menurutnya, kategori miskin di kota besar itu warga yang tak bisa menyekolahkan anaknya ataupun tak mempunyai biaya untuk berobat di rumah sakit itu masuk MBR.
"BPJS nggak bisa (membayar) itu berarti miskin banget, jadi ini terus terang perlu dikaji ulang lagii masyarakat miskin itu jangan sampai yang miskin yang bener-bener miskin tidak mendapatkan subsidi gratis," pungkas Bambang Haryo.
Pada kesempatan yang sama, BHS juga terjun langsung meninjau Kampung 1001 Malam yang berlokasi di bawah jembatan Tol Dupak. Ia menyeberangi sungai dengan kapal 'tambang' di tengah derasnya hujan untuk menuju area perkampungan kecil ini.
BHS memberikan bantuan sembako dan menyerap aspirasi mereka. Ia meminta tanggapan atas tarif dasar listrik dan air yang selama ini mereka pergunakan. Warga mengaku beban tarif itu cukup memberatkan.
Salah satu contohnya seorang warga kampung ini yang berprofesi sebagai pemulung harus membayar tagihan listrik cukup mahal untuknya yang bekerja memulung, padahal di kamar kosnya yang sempit hanya terdapat televisi tua dan satu lampu. Dan itu belum ditambah bayar penggunaan air PDAM.
"Warga di sini mengatakan mbok jangan dinaikkan, airnya jangan dinaikkan listriknya malah harusnya dikurangi karena beban mereka sudah cukup berat," kata BHS.
Bambang Haryo juga membuat perbandingan baya pengunaan listrik di Malaysia dengan di Indonesia, menurutnya warga biasa yang mempunyai kulkas, mesin cuci dan AC di negeri Jiran tersebut kalau dirupiahkan hanya membayar listrik sekitar Rp. 150 ribu.
"Jadi ini yang perlu dikaji oleh pemerintah terutama pemerintah pusat yang berhubungan dengan listrik tentu juga BUMN PLN agar mengevaluasi kembali tarif-tarifnya. Harusnya tarif yang ada di sini ini tentu harus lebih murah dari yang ada di Malaysia, karena sumber daya daripada listrik itu begitu banyak di Indonesia," terang pria yang juga sebagai pengusaha transportasi massal tersebut.
"Tarif listrik sangat terlalu mahal, terlalu sangat mahal," sambungnya.
Dengan sumber daya untuk menghasilkan listrik di Indonesia yang melimpah seperti air hujan, batu bara hingga geothermal yang menjadi salah satu terbesar di dunia. Bambang Haryo berpendapat tarif listrik di Indonesia harusnya mendekati gratis untuk warga MBR.
"Termasuk air kita gratis kenapa air yang ada di luar negeri misalnya di Arab Saudi itu tidak bayar, kenapa di Indonesia yang airnya melimpah dan merupakan yang 10 besar dunia itu airnya masih bayar dan itu bayar cukup mahal, lebih mahal daripada kalau kita bayar air di eropa," terang politisi dari partai Gerindra tersebut.
BHS juga menyimak - permintaan mereka untuk tetap tinggal di lokasi yang sangat dekat dengan tol Demak Surabaya tersebut namun hanya diberikan satu pembinaan, dalam artian dimasukkan ke dalam warga surabaya dan bisa membentuk koordinator warga yaitu RT di lingkungan mereka serta bisa mendapatkan fasilitas MCK yang layak.
Saat menuju kampung tersebut, BHS juga memberikan bantuan life jaket (jaket keselamatan) sebanyak 15 buah unttuk perahu tambangan tersebut untuk keselamatan warga disamping menyerahkan paket sembako. Byb
Editor : Redaksi
