Komitmen Majukan Koperasi, Pemkot Mojokerto Gandeng Lapenkop Jatim Lakukan Kajian

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto -  Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) melakukan pengkajian terhadap kondisi 79 koperasi yang tersebar di tiga kecamatan Kota Mojokerto.

Tahapan awal dari program Penyelesaian dan Penertiban Kelembagaan Koperasi yang melibatkan Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) Wilayah Jawa Timur ini ditujukan untuk memetakan dan menentukan status puluhan koperasi tersebut.

Berdasarkan hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan pembinaan kepada koperasi tahun depan. Sebab pemkot menyadari bahwa keberadaan koperasi juga berpengaruh bagi perekonomian di Kota Mojokerto.

"Ini menunjukkan bahwa kami hadir, membersamai insan koperasi. Memfasilitasi koperasi agar dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Kota Mojokerto," ungkap Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam forum pemaparan hasil kajian, di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Rabu (21/12) siang.

Berdasarkan pengambilan data yang dilakukan Lapenkop, didapati bahwa dari 79 koperasi, 8 persen dari jumlah tersebut (6 koperasi) termasuk dalam kategori hijau. Artinya, koperasi tersebut tergolong aktif dengan RAT terdata di atas 2019.

Sedangkan 51 koperasi termasuk kategori kuning, yaitu aktivitas organisasi tidak aktif dengan pelaporan RAT terdata di bawah 2018. Sisanya, 22 koperasi masuk kategori abu-abu, yakni kontak pengurus tidak dapat dihubungi dan alamat tidak ditemukan.

Masing-masing koperasi lantas mendapat rekomendasi dan tindak lanjut sesuai dengan kategorinya. Bagi koperasi hijau akan dilakukan pembinaan sehingga lebih baik lagi. Demikian pula koperasi kuning diharapkan bisa menjadi hijau. Sementara bagi koperasi abu-abu, Pemkot Mojokerto memiliki kewenangan untuk membubarkan koperasi tersebut.

"Seperti menangani orang sakit. Kalau yang sakit kolesterol, kita beri obat dan edukasi agar sakitnya tidak kambuh. Tapi kalau yang diabetes menimbulkan luka sehingga organ harus diamputasi, ya diamputasi. Biar tidak menyebar ke organ tubuh lainnya," ujar wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini. Dwi

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…