SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zukifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa impor beras bukanlah keputusan yang dicetuskan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Bahkan ia menegaskan bahwa pihaknya sebetulnya tidak setuju adanya impor beras.
Zulhas mengatakan, impor beras dilakukan karena cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog kian menipis. Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan stok beras Indonesia surplus.
“Beras ini kami nggak setuju impor karena Menteri Pertanian bilang surplus. Tetapi beberapa kali bulog berasnya habis," kata Zulhas dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/1/2023).
Lebih lanjut, Zulhas menambahkan, Kemendag hanyalah pengeksekusi importasi, dalam hal ini menerbitkan izin impor. Sementara itu, rekomendasi impor, penetapan kuota, dan penugasannya dilakukan oleh instansi lain, meliputi Kementan, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kemenko Perekonomian.
"Jadi apa yang ingin diimpor itu bukan diputuskan oleh Kemendag. Kami boleh dikatakan instansi pendukung. Oleh karena itu ada rapat Menko yang memutuskan pada rapat Menko. Yang diusulkan sekarang ada yang namanya Bapanas untuk penugasan, menghitung, dan sebagainya. Ada Kementerian Pertanian. Kita sifatnya pelaksana," ujar Zulhas.
Maka dari itu, ia mengaku keberatan jika Kementerian Perdagangan disebut dengan tukang impor.
"Jangan dibilang tukang impor, tukang impor terus, kami nggak setuju impor,” ujarnya.
Sebelum diputuskannya impor beras, hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), Kementerian Pertanian diminta untuk memasok CBP sebanyak 600.000 ton. Namun, pasokannya tidak ada saat dicari oleh Perum Bulog dalam kurun waktu empat pekan.
“Diputuskan dalam ratas, dipimpin Presiden langsung, untuk membeli beras seminggu pertama gak dapat, minggu kedua gak dapat, minggu ketiga gak dapat, minggu keempat gak dapat. Akhirnya diputuskan, sudah ada suratnya dari Menko agar kita impor beras 500 ribu ton," terangnya.
Setelah itu, barulah keputusan impor beras keluar dari surat rekomendasi impor dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Badan Pangan Nasional.
"Diputuskan dengan surat Menko minta impor 500 ribu ton, ada surat juga dari Menteri Sekretaris Negara minta impor 500 ribu ton, dari Bapanas minta 500 ribu ton, dari Bulog minta 500 ribu ton. Kami melaksanakan keputusan rapat itu," tegasnya.
Adapun untuk realisasi impor beras, hingga akhir 2022 baru masuk sekitar 100 ribu ton. Sisanya dari penugasan 500 ribu ton akan dilakukan bertahap di awal 2023 ini.
"Memang yang desember baru kami dapat laporan baru masuk 100 ribu-an (ton), akan diteruskan Januari ini," tandasnya. jk
Editor : Redaksi
