SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Badan Pangan Nasional (NFA) menambah jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun ini menjadi sebanyak 2,4 juta ton. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dari yang ditargetkan tahun lalu yakni sebanyak 1,2 juta ton.
"Proyeksi tersebut meningkat dibanding penyerapan tahun 2022, dan sampai 31 Desember 2022 angka serapan Bulog tercatat sebanyak 993 ribu ton," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, Rabu (4/1/2023)
Arief menilai volume itu cukup untuk mengantisipasi adanya lonjakan kebutuhan beras seperti yang terjadi akhir 2022. Ia tak ingin kejadian menipisnya cadangan beras Bulog terulang disaat produksi dalam negeri terbatas.
"Kita harus siapkan supaya kondisi empat bulan terakhir tidak terulang karena Bulog tidak cukup stoknya untuk intervensi," ujarnya.
Lebih lanjut, Arief menambahkan, kapasitas penyimpanan gudang Bulog juga jauh lebih besar yakni 3,5 juta ton sehingga cukup untuk menyimpan stok 2,4 juta ton.
Di samping itu, kata Arif, upaya peningkatan volume CBP juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 6 Desember 2022 lalu.
Arief mengatakan, Presiden meminta agar cadangan beras nasional benar-benar dihitung sesuai kondisi lapangan. Cadangan harus disiapkan secara baik sehingga tidak menyebabkan adanya kenaikan harga di pasaran.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mematangkan sejumlah strategi peningkatan serapan gabah dan beras untuk mengisi CBP pada panen raya Maret-April tahun ini. Pemerintah sendiri sudah memperingatkan bahwa kebijakan impor beras hanya boleh dilakukan hingga Februari 2023.
"Hal tersebut agar pemerintah memiliki cadangan beras yang aman untuk stabilisasi harga dan antisipasi kondisi kedaruratan di tahun 2023," terangnya.
Arief menerangkan panen raya merupakan saat tepat untuk menyerap CBP semaksimal mungkin. Karena pada momen tersebut gabah dan beras yang diproduksi petani melimpah. Sehingga, tugas pemerintah melalui Bulog memaksimalkan penyerapan untuk mengisi cadangan beras. Selain itu, penyerapan oleh Bulog juga untuk menjaga harga dasar gabah dan beras di tingkat petani agar tidak jatuh.
Saat ini pihaknya tengah membenahi penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat.
"Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat. Sejak Desember hingga memasuki Januari kita rutin melakukan pertemuan dengan para stakeholder perberasan nasional, di antaranya Kementan, BPS, perwakilan asosiasi seperti HKTI, Perpadi, Aslupama, serta perwakilan BUMN dan BUMD,” tandasnya. jk
Editor : Redaksi
