Wali Kota Mojokerto Beri PR DLH Terkait Pengelolaan Sampah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memberikan sambutan arahan dalam agenda pembahasan pohon kinerja DLH
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memberikan sambutan arahan dalam agenda pembahasan pohon kinerja DLH

i

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberikan Pekerjaan Rumah (PR) kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pengelolaan sampah di Kota Mojokerto.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan dalam asistensi pohon kinerja (Cascading) DLH, yang berlangsung dari tanggal 20-21 Januari 2023, di El Kartika Hotel, Kota Batu.

Pada kesempatan ini, wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut meminta agar DLH segera menyusun 'cross cutting program' salah satu nya terkait pengelolaan sampah.

"Selama ini kan masih menggunakan skema konvensional yang berjalan di Kota Mojokerto, hanya mengandalkan masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Skema ini tidak bisa dilakukan jangka panjang," ujar nya, Sabtu (21/1/2023).

Lebih lanjut Ning Ita meminta ada solusi untuk menyelesaikan persoalan sampah dalam rangka menghambat daya tampung TPA Randegan agar tidak segera penuh.

"Silahkan difikirkan skemanya, bisa dengan cara cross cutting program (program bersama-sama), bisa berkolaborasi dengan kelurahan melalui Bank Sampah, atau BPKPD melalui program BAPAK SAMERTO," terangnya.

Menanggapi arahan wali kota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Bambang Mujiono mengatakan siap menindaklanjuti dan akan segera berkoordinasi dengan stake holder terkait.

"Kami akan segera mengimplementasikan di lapangan dengan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, terima kasih atas arahan yang diberikan oleh ibu wali kota," ungkapnya.

Dalam asistensi yang berlangsung selama dua hari ini, turut di hadirkan sebagai Narasumber Akademisi dari Universitas Brawijaya Malang, Rendra Eko Wismanu S.AP., M.AP.

Forum ini juga dihadiri seluruh pegawai DLH Kota Mojokerto, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga Non ASN. Dwi

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…