SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - AWAL tahun 2023, kalangan legislator DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya menggelar reses atau penjaringan aspirasi masyarakat mulai dari 24 - 31 Januari.
Mereka turun ke basis-basis masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Mereka menyampaikan laporan kepada warga masyarakat tentang capaian kinerja sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Apa saja yang telah diperjuangkan dan berhasil diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan di Kota Surabaya. Mereka juga menyerap aspirasi masyarakat tentang pembangunan, yang nanti akan diartikulasikan dalam kebijakan pemerintahan maupun menerima berbagai masukan untuk dirumuskan dalam peraturan daerah.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya timur. Ia menerima curhat dari kalangan RT, RW, LPMK, dan ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, jamaah pengajian, serta kaum muda dan karang taruna. Salah satu isunya adalah mengenai kemiskinan, yang mula-mula di Surabaya disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Belakangan berubah menjadi warga miskin atau Gamis.
“Perubahan itu diikuti berkurangnya jumlah warga MBR ke Gamis. Apa sebenarnya ukuran warga disebut tidak mampu atau miskin?” kata Ibu Mariana dari Kali Rungkut.
Di kawasan perkampungan Gununganyar Tambak, Adi Sutarwijono mendapat curhat yang sama. Karena ketidakpastian indikator keluarga miskin. “Kalau ukurannya warga miskin yakni rumah terbuat dari dinding kayu atau bambu, lantai tanah, dan penghasilan di bawah Rp 1 juta, ya sangat sedikit sekali,” ujar Fausi.
“Kami sering ditanyai warga dan menerima keluhan soal itu,” kata dia.
Di Kota Surabaya, warga miskin mendapatkan berbagai intervensi kebijakan pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan permakanan satu kali sehari untuk warga lansia tidak mampu, warga disabilitas dan anak yatim piatu.
“Data MBR banyak dicoret,” kata Saiful dari Tenggilis Mejoyo. Juga kuota warga yang mendapat permakanan, sekarang jauh berkurang. “Banyak warga lansia, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu, yang dulu menerima bantuan permakanan, sekarang tidak lagi karena datanya hilang atau dicoret,” kata Ibu Mega dari Kalijudan.
Juga mencuat curhat warga terkait pemasangan stiker “Keluarga Miskin” yang ramai diberitakan media massa, dan mengundang polemik dari legislator. “Apa tidak bisa dicarikan istilah lain? Kasihan keluarga yang ditempeli stiker itu,” kata Siti Aisyah dan Klampis Ngasem.
Ad Sutarwijono menampung semua keluhan itu. Dijelaskan, DPRD Surabaya tengah membahas Raperda pengentasan kemiskinan. Pembahasan dilakukan sinergis dengan Pemkot Surabaya.
“Semua masukan masyarakat menjadi bahan pembahasan di DPRD. Kalau sudah menjadi Perda atau Peraturan Daerah, itu akan memberikan kepastian hukum bagi semuanya,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan sikap dirinya yang sepakat dicari istilah lain dari keluarga miskin dalam penempelan stiker. “Misalkan, diganti keluarga pra sejahtera. Atau stiker hanya barcode. Ketika dilihat di HP keluar identitasnya,” ujar Adi.
Melalui berbagai program pemerintahan, DPRD Kota Surabaya dan Wali kota Eri Cahyadi bersama Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan di Kota Pahlawan. Terutama dengan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, dan penyerapan tenaga kerja produktif. “Kita berkomitmen untuk terus menekan kemiskinan di masyarakat,” katanya.
Ia juga menjelaskan sejumlah kemajuan pemerintahan Kota Surabaya, yang dipimpin Walikota Eri Cahyadi dan Wakil Walikota Armuji, dengan dukungan DPRD Kota Surabaya. Seperti mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan instrumen berbasis elektronik.
“Pelayanan adminduk harus tuntas di kelurahan,” katanya. Juga layanan jemput bola petugas kelurahan ke balai-balai RW, satu minggu dua kali.
Adi juga memaparkan program Pemkot Surabaya, setelah disetujui DPRD, tentang perbaikan 8 ribu jamban bagi penduduk dan perbaikan 3.500 rumah tidak layak huni. “Juga tahun 2023 diluncurkan beasiswa bagi 25 ribu pelajar SMA/SMK sederajat, negeri dan swasta, dari keluarga tidak mampu,” katanya.
Ia mengapresiasi kebijakan Wali kota Eri Cahyadi dan Pemkot Surabaya yang mendirikan rumah-rumah padat karya untuk menekan angka pengangguran dan mengungkit penguatan ekonomi keluarga-keluarga yang tidak mampu.
“Juga dilakukan perluasan layanan air bersih oleh PDAM. Semua kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga masyarakat di semua sektor,” katanya.
Adi juga menerima penjelasan tentang kinerja massif ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam menekan prevalensi balita stunting. Ibu Charles dari Tenggilis Mejoyo, menjelaskan di kawasannya angka stunting yang semula lima balita, kini menjadi satu anak.
“Ibu-ibu KSH benar-benar hebat! Telah bekerja keras menekan angka stunting, memperhatikan kesehatan masyarakat dan warga lanjut usia, pendidikan dan sebagainya,” kata Adi. Alq
Editor : Moch Ilham
