ANALISA BERITA

Kecurangan dari Penyelenggara, Kejahatan Pemilu Paling Fatal

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW yang juga bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih
Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW yang juga bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menilai kejahatan jelang penyelenggaraan pemilu yang paling fatal dikhawatirkan terjadi bukan hanya soal kecurangan peserta pemilu dan para pendukungnya. Namun, kejahatan paling merusak kualitas demokrasi adalah kejahatan dan kecurangan yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu itu sendiri.

Dalam hal ini KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Saya menilai sejak tahapan awal hingga verifikasi faktual, pihaknya menemukan bukti kejahatan dan kecurangan yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu.

Bukti ini didapat karena pihaknya melakukan advokasi berkaitan dengan indikasi kecurangan pemilu yang banyak ditemukan di daerah. Hasil advokasi yang didapat, banyak publikasi dan bukti yang telah dikawal koalisi masyarakat sipil sampai saat ini belum ada solusi yang konkret dari penyelenggara pemilu.

Kalau kita lihat stakeholder yang bisa mengatasi berbagai kejahatan dan kecurangan dalam ya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sayangnya lembaga ini benar-benar tidak bisa diharapkan untuk menuntaskan permasalahan kejahatan dan kecurangan pemilu.

Kesimpulan ini bukan tanpa dasar, misalnya yang pertama Bawaslu. Sampai detik ini Koalisi Masyarakat Sipil tidak melihat Bawaslu menggunakan serangkaian bukti yang sudah ada untuk mengusut kecurangan, khususnya saat verifikasi partai politik. Padahal bukti itu tersebar dan mudah didapatkan dan mudah didengar, karena bukti itu hadir di masyarakat dalam banyak bentuk.

Ada dokumen administrasi terkait dengan kecurangan dalam verifikasi, ada rekaman suara yang diduga merupakan suara dari Ketua KPU Hasyim Asyari, ada juga video pengajuan dari penyelenggara pemilu di daerah yang mengkonfirmasi, sebenarnya bukan hanya perintah tapi juga intimidasi kepada penyelenggara pemilu di daerah yang tidak berbuat sebagaimana diperintahkan oleh KPU pusat.

Sayangnya, perintah itu bukan perintah yang sesuai aturan, justru perintah yang melanggar hukum, karena ada indikasi manipulasi dibalik perintah tersebut. Karena itu, Bawaslu tentu seharusnya tidak bisa hanya menunggu bola saja, menunggu adanya pengaduan saja, tapi juga harus jemput bola. Dan itu yang tidak terlihat sekarang.

Saya justru melihat ada yang aneh ketika bukti itu tersebar di tengah masyarakat, Bawaslu menyebut tidak menemukan adanya praktek pelanggaran dalam verifikasi partai politik. Bukan hanya Bawaslu, di DKPP, ada pelanggaran hukum acara, ketika mereka tidak mengikuti masa waktu untuk mengabarkan kepada pelapor bagaimana proses pemeriksaan administrasinya.

Dari serangkaian permasalahan itu, maka kecurangan juga termasuk dari KPU yang begitu tersebar ada video pengakuan dari penyelenggara pemilu daerah. Dimana ada intimidasi verbal yang dilakukan oleh Komisioner KPU pusat Idham Holik soal rumah sakit atau yang tidak ikut perintah KPU pusat akan dirumahsakitkan. Itu juga tidak ada penjelasan lanjutan dari KPU.

Jadi, menurut saya, dari aspek penyelenggara pemilu, tiga lembaga tersebut baik Bawaslu, DKPP terlebih KPU itu tidak mampu memperlihatkan keinginan meluruskan permasalahan ini. Kondisi ini semakin jelas ketika ada salah satu video dari yang mengindikasi keterlibatan pihak istana, yang seharusnya ditelusuri DKPP.

Bahwa bukti-bukti tersebut adalah petunjuk yang harus didalami oleh DKPP. Persoalannya ini didiamkan saja, dan kami khawatir ada intrik-intrik politik dalam dugaan penanganan kode etik ini.

Karena itu, saya khawatir bukan hanya kejahatan pemilunya saja yang terstruktur, sistematis dan masif karena dilakukan secara berjenjang dari KPU pusat ke daerah. Koalisi juga khawatir ternyata perlindungan atas kecurangan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Sebab bukti-bukti selama ini yang beredar tidak juga didalami oleh Bawaslu dan DKPP.

Padahal kalau negara ini berpemilu mengacu pada konsep kelembagaan, melandaskan pada peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada pihak atau cabang kekuasaan manapun yang diperkenankan mengintervensi tahapan penyelenggaraan pemilu. Terlebih adalah pihak eksekutif.

Itu baru di tahapan awal, belum lagi di tahapan selanjutnya. Karena ada banyak masalah di tahapan pemilu selanjutnya, seperti soal rekrutmen dari penyelenggara pemilu daerah.

(Lewat keterangannya dalam diskusi Tolak Penyelenggaraan Pemilu Curang, Senin (30 Januari 2023). 

Berita Terbaru

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tidak ingin kehadiran investor dan perusahaan besar justru membuat pelaku Usaha mikro, kecil, …

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah Wiyung menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga RW 1 Kelurahan B…

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha mikro, kecil,…

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026, Kota Surabaya berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus…

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam pengendalian inflasi tingkat Jawa Timur (Jatim). Capaian…

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi…