Disperdagin Kota Kediri Bakal Tindak Tegas Penjual MinyaKita di Atas HET

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
MinyaKita. Foto: Kemendag.
MinyaKita. Foto: Kemendag.

i

SURABAYAPAGI.COM, Kediri – Masih dijumpai pedagang di Kota Kediri yang menjual minyak goreng (migor) subsidi jenis Minyakita di atas ketetapan harga eceran tertinggi (HET). Padahal, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi (Disperdagin) Kota Kediri melalui distributor telah mengalokasikan seharga Rp 12.600 per botol.

“Yang kita dropping kemarin itu Minyakita botol tutup hijau. Itu yang harus taat aturan harga sesuai HET Rp 14 ribu,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kota Kediri Rice Oryza Nusivera.

Kendati demikian, Rice mengaku masih memaklumi adanya produk Minyakita yang dijual melebihi HET. Menurutnya, bisa jadi pedagang mendapatkan supply dari distributor lain.

“Karena barang yang kita drop dulu juga kemungkinan sekarang sudah habis,” ujarnya.

Meski begitu, mengacu Surat Edaran Kementerian Perdagangan Nomor 3/2023, penjualan MinyaKita mematuhi harga penjualan dalam negeri dan HET. Hal itu berlaku dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer. Maka dari itu, tindakan penegasan terhadap pedagang curang akan segera dilakukan.

“Untuk pedagang yang masih nakal akan ditindak oleh distributornya langsung berupa blacklist. Biar dialihkan ke pedagang yang jujur. Karena perjanjian pakta integritasnya itu antara pedagang dengan distributor,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai rencana inspeksi mendadak (sidak), wanita yang akrab disapa Riris itu mengaku belum bisa memastikan lebih jauh.

“Menyusul agenda dropping selanjutnya. Waktunya belum bisa saya pastikan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa masih ada beberapa pedagang yang menjual Minyakita di suatu pasar di Kota Kediri yang mematok harga di atas HET. Mereka mengaku menjual Minyakita ukuran 1 liter dengan harga Rp 15 ribu lantaran harga dari distributor sudah mahal yakni Rp 13.750 per botol.

Tingginya harga dari distributor membuat pedagang eceran di pasar harus menaikkan harga. Dengan demikian, mereka baru bisa mendapatkan keuntungan yang layak. kdr

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…