SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Selain Kepala Desa, pemimpin wilayah juga bertanggungjawab mengawal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Penegasan itu diungkapkan Bupati Irsyad Yusuf pada saat hadir dalam kegiatan Penyerahan Secara Simbolis BKK bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Pasuruan.
Dalam aplikasinya di lapangan, Camat berkewajiban melakukan verifikasi berkas. Berikut melakukan pendampingan, pemantauan, pengawasan serta evaluasi. Dengan demikian, penggunaan BKK selalu terjaga akuntabilitas dan transparansinya. Pastinya dengan mekanisme realisasi kegiatan sesuai aturan yang ditetapkan.
"Sekarang Camat juga punya tanggung jawab dalam melakukan verifikasi setiap kegiatan dan berkas pengajuan pencairan kepada Pemerintah. Makanya penggunaan Bantuan Keuangan Khusus menjadi tanggungjawab Pemdes. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU yang berlaku," pesan Bupati kepada seluruh Camat dan Kepala Desa yang hadir di Auditorium Mpu SIndok, Gedung Maslahat Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jumat (17/3/2023).
Dalam sambutannya, Kepala Daerah juga mewanti-wanti kepada Kepala Desa agar merealisasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak ada permasalahan yang terkait dengan hukum di kemudian hari.
"Bantuan yang diterima oleh Pemdes digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa untuk meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, BKK akan disalurkan apabila bisa melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Juga Pemdes sudah melengkapi berkas persyaratan pencairan yang telah ditentukan," jelasnya.
Sementara itu, tanggung jawab atas BKK harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Paling lambat empat bulan setelah dana masuk ke rekening Kas Desa.
Diketahui, sejak tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan BKK kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk dukungan untuk mempercepat akselerasi pembangunan pedesaan. Sasarannya, menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah Kabupaten Pasuruan. Tahun ini, sebanyak 148 Desa menerima BKK dengan total nominal sebesar Rp 22,610 Milyar.
Bantuan Keuangan Khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Desa. ris
Editor : Moch Ilham
