SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - M. Jamiluddin Ritonga, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul mengatakan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu Moeldoko terhadap Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampaknya punya motif politik beragam.
"Motif pertama, kubu Moeldoko tampaknya ingin menguasai Partai Demokrat. Kubu Moeldoko menggunakan alibi tidak menginginkan AHY memimpin Partai Demokrat," terang Jamiluddin Ritonga hari ini pada Surabayapagi.
Ujar Jamiluddin, keinginan itu sudah terlihat sejak dilaksanakannya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan peserta yang tidak jelas, Kubu Moeldoko memaksakan Kongres tetap berjalan dengan satu tujuan untuk menguasai Partai Demokrat.
"Namun Menteri Hukum dan HAM tidak mengakui hasil Kongres Deli Serdang. Akibatnya, kubu Moeldoko menggunakan jalur hukum yang masih berlangsung hingga saat ini," ungkap Jamiluddin.
Yang kedua menurut Jamiluddin, motif pengambilan Partai Demokrat tampaknya berkembang mengikuti dinamika politik di tanah air. Setelah Partai Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan, Kubu Moeldoko tampaknya semakin termotivasi untuk menguasai Partai Demokrat.
"Kalau kubu Moeldoko dapat menguasai Partai Demokrat, maka peluang Anies maju akan tertutup. Sebab, Partai Demokrat bila dikuasai kubu Moeldoko sudah pasti tidak akan mendukung Anies, apalagi mengusungnya," jelas Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta.
Itu artinya, urai Jamiluddin, yang mengusung Anies hanya Nasdem dan PKS. Dua partai ini tidak cukup PT 20 persen, sehingga akan gagal mengusung Anies.
"Jadi, upaya PK yang dilakukan kubu Moeldoko tampaknya mengarah ke sana. Kubu Moeldoko akan berupaya maksimal untuk memenangkan PK agar motif menjegal Anies dapat terwujud," jelas Jamiluddin.
Karena itu, persoalan PK yang diajukan kubu Moeldoko tidak hanya berkaitan dengan Partai Demokrat. Namun upaya itu dapat dimaknai juga untuk memenangkan Pilpres 2024.
"Bahkan kalau motif tersebut terwujud, tidak menutup kemungkinan hanya ada satu pasangan yang maju pada Pilpres 2024. Pasangan itu bisa jadi yang diusung Koalisi Besar yang sekarang diupayakan pembentukannya oleh partai pendukung pemerintah. Kalau ini terwujud, tidak menutup kemungkinan pada Pilpres 2024 pasangan capres yang diusung Koalisi Besar akan berhadapan dengan kotak kosong.
"Hal itu tentunya tak boleh terjadi, sebab merusak tatanan demokrasi yang sudah dibentuk. Pegiat demokrasi harus melawan upaya seperti itu sebagai wujud menjaga amanah reformasi," urai Jamiluddin seraya mengatakan, Negara ini tidak boleh diatur oleh orang-orang yang anti demokrasi. Mereka ini harus dilawan - apapun resikonya - agar demokrasi tetap bersemi di tanah air. Dd
Editor : Moch Ilham
