SURABAYAPAGI COM, Mojokerto - Pendapatan negara di KPPN Mojokerto, KPP Pratama Mojokerto dan KPP Pratama Jombang menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir triwulan satu tahun 2023, tiga institusi Kementerian Keuangan yang tergabung dalam Kemenkeu Satu Mojokerto ini tumbuh sebesar 14,79 persen.
"Hingga akhir Maret 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp511,01 M atau 40,83% dari Target APBN 2023 sebesar Rp1.251,49 M. Peningkatan pendapatan terjadi pada PPh, PPN dan PNBP lainnya," ungkap Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto, Achmad Djunaedi dalam Konferensi Pers Realisasi APBN Triwulan I Mojokerto Raya di Aula Kantor KPPN, Jumat (28/4) siang.
Baca Juga: Kemenparekraf Berharap Iuran Pariwisata Bersumber dari APBN
Ia juga menjelaskan kinerja penerimaan perpajakan hingga triwulan I 2023 yang dikawal dua institusi Kementerian Keuangan di Mojokerto Raya (KPP Pratama Mojokerto dan KPP Pratama Jombang) juga sangat baik.
"Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp468,91 M atau 39,40 persen dari target total Rp 1.190,08 M. Penerimaan pajak ini tumbuh 12,73 persen dibandingkan tahun 2022 pada periode yang sama," ujarnya.
Kinerja penerimaan pajak yang baik ini, lanjut Djunaedi, dipengaruhi oleh antara lain realisasi penerimaan di atas target triwulan I tahun 2023 pada jenis PPN dikarenakan pembayaran CK-1 (Cukai) dalam jumlah besar, penyesuaian tarif PPN 11 persen mulai April 2022, serta semakin membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.
"Kinerja PNBP hingga akhir Maret 2023 terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencapai Rp 42,10 M (68,55 persen dari target) atau tumbuh 44,11persen. Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi PNBP lainnya (penerimaan fungsional dari pendapatan layanan Kementerian/Lembaga), termasuk penerimaan Badan Layanan Umum (BLU)," jlentrehnya.
Masih kata Djunaedi, tren belanja APBN Triwulan I 2023 juga terjaga positif. Terbukti sampai dengan 31 Maret 2023, belanja negara mencapai Rp1.481,20 M atau 24,65 persen dari Pagu APBN untuk wilayah Mojokerto Raya.
Baca Juga: Realisasi Pembiayaan Utang 3 Bulan ini, Turun 53,6%
Realisasi belanja pemerintah pusat yang berasal dari Belanja K/L mencapai Rp 299,47 M (18,11 persen dari pagu sebesar Rp1.653,41 M), terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 203,28 M, belanja barang sebesar Rp 92,19 M, dan belanja modal sebesar Rp 4,01 M.
"Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah Mojokerto Raya, hingga akhir Triwulan I 2023 telah tersalur sebesar Rp1.181,73 (27,13 persen dari pagu TKD sebesar Rp4.355,44 M), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu (170,78 persen)," tukasnya.
Adanya kebijakan dan mekanisme penyaluran TKD pada tahun 2023 menyebabkan pagu TKD jauh lebih besar, diantaranya adanya kebijakan penyaluran DAU, DBH, dana Dana Insentif Fiskal melalui KPPN di daerah seluruh Indonesia yang dimulai pada tahun anggaran 2023.
"Sedangkan DAK Non-Fisik dan Dana Desa telah ada pada tahun lalu. Adapun penyaluran TKD DAK Non-Fisik dan Dana Desa Triwulan I tahun 2023 masing-masing sebesar Rp 169,13 M (22,68 persen dari pagu DAK Non-Fisik) dan Dana Desa sebesar Rp 217,26 M (36,56 persen dari pagu Dana Desa). Penyaluran DAK Fisik masih nihil sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2023," ungkapnya.
Baca Juga: APBN Regional Jatim Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Tembus Rp18,22 Triliun
Kementerian Keuangan, khususnya KPPN Mojokerto, terus melakukan langkah strategis dalam mendukung efektivitas penyaluran Transfer Ke Daerah tahun 2023.
Diantaranya intens melakukan koordinasi antara KPPN dengan Pemda dalam monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyaluran TKD, yang dikemas dalam kegiatan FGD/Sharing Session terkait penyaluran TKD di wilayah Mojokerto Raya.
“Sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penyaluran Dana TKD baik Dana Transfer Umum maupun Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa menjadi upaya strategis efektivitas penyaluran Dana Transfer Ke Daerah," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
