.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Mencuatnya nama Erick Thohir dan Sandiaga Uno sebagai tokoh representasi Nahdlatul Ulama diprotes kalangan santri dan ulama JAwa Timur. Sekitar 500 massa menggelar aksi protes di depan Kantor PWNU Jawa Timur, Kamis (4/5/2023).
Massa yang datang dari sejumlah santri pondok pesantren Jawa timur itu menyebut Erick dan Sandiaga bukan kader asli Nahdlatul Ulama (NU). Massa menolak adanya tokoh naturalisasi NU. Sehingga tidak layak untuk dimasukkan dalam bursa calon wakil presiden RI mewakili Nahdlatul Ulama. Dalam aksinya, para massa mendesak kepada PWNU untuk mengusulkan kader NU ikut ambil bagian pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, terutama untuk posisi Calon Wakil Presiden (Cawapres).
Salah satu orator, ulama asal Banyuwangi Kiai Iskandar Zulkarnaen menyebut bahwa Erick Thohir dan Sandiaga Uno adalah kader naturalisasi NU.
"Jangan sampai NU dimasuki kader naturalisasi, karena NU bukan sepak bola. Kalau NU ingin selamat jangan sampai pengurus NU dimasuki yang bukan NU," ucapnya.
Zulkarnaen berharap pemimpin bangsa Indonesia dipimpin oleh negarawan dan agamawan. "Indonesia harus dipimpin oleh negarawan dan agamawan. Jangan sampai dipimpin yang kompetensinya sepak bola," ulasnya.
Pembina Komunitas Nusa Bangsa ini Iskandar pun melarang adanya pengurus NU yang menjual nama NU untuk memaksakan seorang tokoh menjadi kadernya. Sehingga tokoh tersebut mendapatkan label NU untuk bisa berkontestasi di gelanggang Pilpres 2024.
"Kami ingin menyampaikan ke pengurus NU. Jangan sampai ada oknum jual NU dan agama," ujarnya.
Kiai Iskandar menginginkan agar ada kader asli NU yang ikut dalam Pilpres nanti. "Jangan sampai yang naturalisasi atau pendatang. Itu bahaya," tegasnya. Dia pun menyebut nama-nama kader NU yang dianggap kompeten dan bisa disebut sebagai representasi Nahdliyin tulen.
Nama-nama tersebut ialah Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, KH. Said Aqil Siradj, KH. Miftachul Akhyar, KH. Yahya Cholil Staquf, Yenny Wahid, Saifullah Yusuf, Ali Maskur Musa, Kyai Said Aqil Siraj, Habib Lutfi, Taj Yasin dan Emil Dardak.
Tak sampai di situ, Kiai Iskandar turut menyinggung kebijakan politik Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Sebagaimana apirasi warga NU Jatim kepada pemerintah khususnya Presiden Jokowi jangan sampai Indonesia dipimpin orang kompetensinya ngurus sepak bola atau perusahaan. "Jangan sampai Indonesia dipimpin orang punya modal. Indonesia bukan pasar modal, apalagi yang kompetensinya cuma bisa ngurus sepakbola," tegas dia. "Lebih baik Negara itu akan sukses jika dipimpin negarawan," pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa warga Nahdlatul Ulama atau nahdliyin memiliki jumlah yang signifikan di Indonesia. Warga negara Indonesia (WNI) yang berafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU) mendominasi secara sosial dan politik.
Mengutip Lembaga Survei Indonesia (LSI), 49,5 persen dari total 87,8 persen muslim di Indonesia menyatakan sebagai warga NU. Sementara survei Avara Research Consulting (ARC) menyebut 58,8 persen muslim di perkotaan adalah nahdliyin.
"Namun hari ini besarnya jumlah warga NU tidak berbanding linear dengan posisi politik NU dalam kancah politik nasional. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah nama yang mengerucut sebagai calon pemimpin nasional tidak ada yang merepresentasikan kader NU. Baik untuk RI 1 mau pun RI 2," kata Koordinator Aksi, Khalilurahman R Abdullah Sahlawy.
Ia mengungkapkan, bila mencermati kandidat Capres dan Cawapres yang beredar saat ini, tidak ada yang merepresentasikan kader NU. Karena itu, pihaknya berinisiatif melakukan aksi damai ke kantor PWNU Jatim, untuk menyampaikan aspirasi nahdliyin di Jawa Timur.
Ra Lilur sapaan akrabnya menjelaskan, bangsa ini dibangun dari dua kekuatan besar, yakni kaum nasionalis dan nahdliyin. Karena itu, bila Capresnya berasal dari kalangan nasionalis, maka sepatutnya wapresnya dari kalangan nahdliyin.
"Kalau kita melihat konstelasi politik saat ini, belum ada kader NU yang di-plot sebagai Capres ataupun Cawapres . Padahal NU meluber kader yang mumpuni dan yang jelas proses kaderisasinya di NU," tegasnya. rko
Editor : Moch Ilham
