SURABAYAPAGI.COM, Malang – Ramai beredar kabar mengenai kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) di sejumlah wilayah di Jawa Timur termasuk di Kota Malang. Kelangkaan elpiji 3kg tersebut diketahui terjadi di jajaran para pengecer.
Menanggapi kabar tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang meminta kepada seluruh masyarakat untuk membeli elpiji 3kg langsung ke pangkalan dengan harga sekitar Rp16 ribu.
"Harga di pengecer pasti lebih. Jadi saya harap masyarakat beli (elpiji 3kg) ke pangkalan resmi yang kerjasama dengan Pertamina," kata Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, Minggu (18/6/2023).
Pasalnya, jika masyarakat membeli elpiji 3kg di pangkalan, lanjut Eko, nantinya pembelian bisa lebih terpantau dan tepat sasaran. Mengingat bahwa sejauh ini penyaluran elpiji 3 kg yang harusnya diperuntukan bagi masyarakat miskin ataupun kurang mampu banyak yang salah sasaran.
"Pasti bisa dipantau pembelinya. Kenapa kemarin diarahkan pakai KTP, ya agar Pertamina tahu database siapa yang beli dan berapa," ujarnya.
Pihaknya pun menegaskan bahwa Pemkot Malang hanya sebagai supervisi atau pengawas dan pembinaan jika ditemukan pelanggaran dalam penyaluran elpiji. Sedangkan Pertamina yang menjadi perusahaan BUMN utama yang melakukan penyaluran dan penyebaran elpiji tersebut hingga ke masyarakat terbawah.
"Ada tim pengendali inflasi daerah dan koordinasi dengan Pertamina yang kerjasama dengan pangkalan. Jadi kita hanya mengawasi saja," ucapnya.
Disampaikan terpisah, Sales Brand Manager Pertamina Malang, Ahmad Ubaidillah mengungkapkan bahwa sedikitnyaa ada 2.933 pangkalan se-Malang Raya yang terdaftar dan bekerjasama dengan pihak Pertamina.
Ubaid menuturkan, setiap harinya Pertamina Malang menyalurkan sebanyak 156.000 tabung atau 470 MT elpiji 3kg setiap harinya ke seluruh pangkalan yang terdaftar Pertamina Malang. Ia juga mengaku setuju jika masyarakat diarahkan secara langsung ke pangkalan resmi untuk elpiji 3 kg.
"Kita ada 2.933 pangkalan se-Malang Raya. Memang seharusnya, masyarakat beli di pangkalan (bukan ke pengecer)," ujar Ubaid.
Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kg serta Perpres Nomor 38 Tahun 2019.
Disebutkan bahwa hanya ada 4 kategori yang berhak mendapat dan menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg. Di antaranya untuk kebutuhan rumah tangga, usaha mikro dengan omzet tak lebih dari Rp 1 juta, nelayan sasaran dan petani sasaran.
Menurutnya, penggunaan elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran bisa menambah beban keuangan negara. Pasalnya, jika penggunaannya tak dikontrol, maka permintaan tabung gas bersubsidi akan terus bertambah.
"Kalau permintaannya meningkat, bisa jadi pemenuhannya juga ditingkatkan oleh negara. Tentu anggaran subsidinya juga ditambah, ini kan menambah beban keuangan negara," tutupnya. mlg
Editor : Redaksi
