Bambang Haryo Prihatin Tarif Air Minum Sidoarjo Sangat Mahal, Layanan Jaringan Pipa Sangat Minim dan Tidak Mandiri

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Dewan penasehat Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono saat mengunjungi Longstorage Kalimati di Sidoarjo.
Dewan penasehat Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono saat mengunjungi Longstorage Kalimati di Sidoarjo.

i

SurabayaPagi, Sidoarjo - Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyampaikan rasa prihatinnya dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo yang dilewati oleh dua sungai besar yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya. 

Kondisi ironi ini dirasakan BHS karena akses jaringan pipa air minum ke warga masih berkisar 37 persen. BHS menilai hingga saat ini sebagian besar warga Sidoarjo masih tergantung sekitar 60 persen dari aliran air dari umbulan atau wilayah Pasuruan. 

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah membangun Longstorage Kalimati yang mempunyai kapasitas sekitar dua juta meter kubik di Sidoarjo dengan kualitas air berstandart A yang layak untuk dijadikan air bersih (air minum).

Ironinya, sampai dengan saat ini fasilitas Longstorage tidak dimanfaatkan sama sekali baik sebagai air minum maupun irigasi pertanian.

"Berbeda dengan Surabaya yang memanfaatkan air sungainya limpahan dari sungai yang melewati Kabupaten Sidoarjo yaitu Sungai Brantas Hilir/Sungai Kalimas. PDAM Surabaya telah melayani akses jaringan pipa mencapai 100 persen, dimana 98 persen memanfaatkan dari limpahan Sungai Kalimas yang disaring dan diendapkan dengan menggunakan 10 metode penjernihan air dengan menggunakan tawas, sehingga air sungai Brantas buangan dari Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo bisa dijernihkan dan bahkan Surabaya mentargetkan air minum bisa diminum dengan kualitas kejernihan sejajar dengan air sumber umbulan untuk 3,2 juta penduduk Kota Surabaya," Kata Politisi Alumnus IT'S Surabaya ini.

BHS mengungkapkan tarif PDAM di Kabupaten Sidoarjo juga terbilang sangat mahal. BHS menyebut dimana tarif bawah 6.213 rupiah permeter kubik dan tarif atas 17.174 rupiah permeter kubik.

Sedangkan di Kota Surabaya sendiri memiliki tarif PDAM yang jauh lebih murah, dimana tarif bawah 1.700 rupiah permeter kubik dan tarif atas 7.000 rupiah permeter kubik. 

"Tetapi Sidoarjo dengan tarif mahal, baru bisa melayani penambahan dan penggantian pipa di tahun 2022 tidak lebih dari 10 kilometer sedangkan Surabaya mencapai 139 kilometer," Katanya.

Dari data yang diperoleh, BHS mengungkapkan PDAM Kabupaten Sidoarjo pun baru memberikan laba usaha hanya sebesar 4,7 Milyar rupiah ke Pemerintah Kabupaten, itupun menurun sebelum pandemi tahun 2019 sebesar 13 Milyar. 

Sedangkan Surabaya memberikan laba usaha saat ini diatas 250 Milyar walaupun sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk penggantian perpipaan yang begitu masif.

"Karena air minum merupakan hajat hidup orang banyak, maka tugas daripada Pemerintah terutama Kabupaten Sidoarjo untuk bisa segera merealisasikan pemenuhan akses jaringan perpipaan sampai keseluruh warga di Sidoarjo yang saat ini masih sangat minim dan menempatkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan mempuni untuk mengendalikan PDAM Sidoarjo untuk pengelolaan air sungai menjadi air bersih dan air minum," Ujar BHS. 

BHS yang merupakan Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jatim menambahkan, hal ini dilakukan agar masyarakat Sidoarjo yang terpaksa menggunakan air tanah untuk kebutuhan air bersihnya bisa memanfaatkan PDAM yang harus berasal dari air Sungai yang melimpah.

BHS juga berharap masyarakat Sidoarjo bisa memanfaatkan air yang ditampung di Longstorage Kalimati yang saat ini tidak dimanfaatkan sama sekali sehingga diharapkan Sidoarjo bisa mandiri mendapatkan air minum dari sungainya sendiri seperti yang dilakukan oleh Surabaya.

BHS juga berharap tarif air minum di Sidoarjo bisa dijual murah agar warga tidak menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. BHS menilai air tanah yang banyak digunakan sangat membahayakan terhadap kondisi stabilitas tanah akibat air yang sebagai pelapis habis terpakai.

BHS menambahkan, karena Indonesia merupakan penghasil sumber air terbesar nomor 5 dunia dan penghasil air hujan nomor 9 terbesar dunia, seharusnya air minum dari PDAM tidak patut untuk berbayar atau setidaknya bila berbayar harganya sangat murah karena sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. 15.

“Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, tandasnya. Byb

Tag :

Berita Terbaru

Pelantikan PAC ISNU se-Kabupaten Lamongan Digelar Bersamaan dengan Madrasah Kader

Pelantikan PAC ISNU se-Kabupaten Lamongan Digelar Bersamaan dengan Madrasah Kader

Sabtu, 27 Jun 2026 06:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 06:02 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Pengurus Anak Cabang (PAC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) se-Kabupaten Lamongan resmi dilantik, bersamaan dengan Madrasah…

Diwarnai Bentrok, Ratusan Massa Aksi Desak Evaluasi Program Pemerintah

Diwarnai Bentrok, Ratusan Massa Aksi Desak Evaluasi Program Pemerintah

Jumat, 26 Jun 2026 21:13 WIB

Jumat, 26 Jun 2026 21:13 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Aksi demonstrasi bertajuk “Warga Surabaya Turun ke Jalan” digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026). Ratusan …

Aksi #IndonesiaSekarat Berujung Pembubaran, Polisi Amankan Sejumlah Peserta

Aksi #IndonesiaSekarat Berujung Pembubaran, Polisi Amankan Sejumlah Peserta

Jumat, 26 Jun 2026 20:58 WIB

Jumat, 26 Jun 2026 20:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Aparat kepolisian melanjutkan pembubaran aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSekarat hingga ke kawasan Jalan Pemuda, tepatnya di depan…

Sekda Jatim Soroti Aksi Perusakan Aset Daerah di Tengah Proses Renovasi

Sekda Jatim Soroti Aksi Perusakan Aset Daerah di Tengah Proses Renovasi

Jumat, 26 Jun 2026 20:37 WIB

Jumat, 26 Jun 2026 20:37 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyayangkan kembali terjadinya perusakan terhadap Gerbang yang saat ini…

Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi Total di Tengah Desakan Penghentian Sementara dan Fokus Wilayah 3T

Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi Total di Tengah Desakan Penghentian Sementara dan Fokus Wilayah 3T

Jumat, 26 Jun 2026 20:22 WIB

Jumat, 26 Jun 2026 20:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Lembaga pengawas program makan siang pemerintah, MBG Watch, mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan moratorium atau p…

Saksi Sumarno Sebut Maidi Minta OPD Siapkan Satu Domba untuk Mini Zoo 

Saksi Sumarno Sebut Maidi Minta OPD Siapkan Satu Domba untuk Mini Zoo 

Jumat, 26 Jun 2026 20:20 WIB

Jumat, 26 Jun 2026 20:20 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun –‎Selain dugaan pemerasan terhadap pengusaha dan pengembang dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi berkedok CSR dan grati…