SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro meminta para petani untuk menggunakan pupuk organik. Pasalnya, alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat tidak sesuai kebutuhan.
Berdasarkan data DKPP Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 43.054 ton pupuk subsidi belum tersalurkan ke petani.
“Untuk pupuk subsidi yang sudah disalurkan hingga Juli 2023 sebanyak 52.927 ton. Jumlah ini total dari pupuk jenis Urea dan NPK,” kata Kepala Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) DKPP Bojonegoro Tatik Kasiati, Senin (14/8/2023).
Tatik mengatakan, alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 ini sebanyak 95.981 ton jenis NPK dan Urea.
“Rinciannya dari pupuk itu, 62.390 ton jenis Urea dan 33.591 ton untuk jenis NPK,” katanya,
Ia merinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 34.104 ton pupuk jenis Urea telah disalurkan hingga Juli 2023, namun masih memiliki sisa sebanyak 28.286. Sedangkan untuk jenis NPK sebanyak 18.823 ton telah tersalurkan ke petani, sehingga masih sisa 14.768 ton.
“Penyaluran masih 50 persen karena saat ini baru pertengahan tahun 2023,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, alokasi pupuk subsidi ini bertujuan untuk membantu para petani meningkatkan produktivitas tanaman. Seperti meningkatkan jumlah panen padi di tingkat petani.
“Dan pupuk subsidi ini hanya diprioritaskan untuk tanaman pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana (Sarpras) dan Perlindungan Tanaman DKPP Bojonegoro Retno Budi Widyanti menyampaikan bahwa alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan para petani.
“Dan saat ini juga alokasi pupuk setiap daerah sudah dijatah. Dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk para petani dari pemerintah terus mensosialisasikan terkait pupuk organik,” ujarnya. bo-01/cha
Editor : Redaksi
