SBY Beruntung!

Ahmad Sahroni, sudah berada di depan Bareskrim Polri, Senin (4/9/2023), yang sedianya akan melaporkan SBY, namun dibatalkan karena dicegah oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Nyaris Dipidanakan Ahmad Sahroni ke Bareskrim dengan Pasal Kebohongan (378 KUHP), Bendahara Umum Partai NasDem ini Dicegah Surya Paloh. Padahal Wakil Ketua Komisi III DPR-RI sudah di Kantor Polri

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - SBY singkatan nama Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini beruntung. Ia, Senin (4/9/2023) diselamatkan Surya Paloh, dari ancaman pidana kebohongan. Pasalnya, Senin pagi, Sahroni sudah siap laporkan SBY, atas nama pribadi. Sahroni, memidanakan pernyataan SBY yang menyebut akan ada deklarasi Anies-AHY awal September. Menurut Sahroni pernyataan SBY itu bohong.

Pernyataan SBY yang dimaksud Sahroni yakni saat Presiden ke-6 RI itu menggelar rapat di Cikeas, Jumat (1/9/2023). Rapat digelar petinggi Demokrat usai Anies diduetkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024. Pernyataan SBY ini di videokan dan viral.

Usai ditelepon Surya Paloh, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim.

Demokrat Bilang Ruang Politik

Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinca Pandjaitan mengkritik niat pelaporan terhadap SBY.

"Saya kira apa yang diambil sikap Pak Surya Paloh untuk tidak melaporkan itu sudah benar. Karena ruang yang kemarin itu ruang politik, yang namanya politik adalah ruang publik, bukan ruang delik, bukan ruang hukum pidana," kata Hinca di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Terganjal Hubungan SBY-Mega

Setelah Jomblo, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memprediksi Partai Demokrat lebih condong untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto usai menarik dukungan dari Anies Baswedan.

Menurutnya, kans Demokrat untuk merapat ke PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres lebih kecil lantaran terganjal hubungan SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi potensi Demokrat untuk bergabung memang lebih besar ke Pak Prabowo. Meski pun lagi-lagi kita perlu lebih sabar untuk menunggu pergerakan Partai Demokrat ke depan," katanya dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Minggu (3/9).

Kendati demikian, Burhanuddin menekankan ada langkah yang harus dipenuhi Demokrat jika bergabung dengan salah satu dari dua koalisi itu.

Harus Ubah Narasi Perubahan

Ia mengatakan Demokrat harus mengubah narasi perubahan yang selama ini disuarakan. Menurutnya, Prabowo yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PAN maupun Ganjar sama-sama menjadi bagian dari pemerintah Presiden Joko Widodo.

Mengingat, Demokrat selama ini menyuarakan narasi perubahan dengan mengusung Anies Baswedan yang berasal dari luar pemerintahan untuk menjadi calon presiden.

"Misalnya masuk ke dalam salah satu koalisi pendukung pemerintah, Partai Demokrat harus melakukan packaging ulang terhadap narasi perubahan yang selama ini mereka suarakan," ujarnya.

Tak ada Delik di Demokrasi

Menurutnya, ruang demokrasi tidak untuk diadili. Sebab itu, kata dia, niat Sahroni yang mulanya ingin melaporkan SBY ke Bareskrim tidaklah tepat.

"Demokrasi itu adu argumentasi, karena itu, niat untuk melaporkan ke Bareskrim itu menurut saya tidak tepat, sangat tidak tepat, itu melanggar konsep ruang demokrasi kita," ujarnya.

"Kalau Pak Surya Paloh meminta kepada kadernya untuk tidak jadi melaporkan, itu benar. Karena memang ini sekali lagi ruang publik, ruang demokrasi, ruang menyampaikan gagasan dan pikiran. Nggak ada delik dalam ruang demokrasi," sambung Hinca.

Hinca menekankan partainya tidak memiliki niat jahat atau buruk dari ruang publik yang dibangun oleh Demokrat. Menurutnya, partainya hanya ingin berdiskusi.

Oleh karena itu yang paling bagus, kalau ada yang tidak benar di situ dijawab aja di ruang publik juga. Jadi karena itu, saya sebutnya kata-kata sambutlah dengan kata-kata, kalimat sambutlah dengan kalimat, argumentasi sambutlah dengan argumentasi, bukan delik," jelasnya.

Dia pun meminta semua pihak untuk sama-sama menjaga ruang demokrasi yang ada saat ini. Menurutnya, tak ada yang salah jika Demokrat saat itu terus bertanya kapan deklarasi cawapres Anies.

"Soal deklarasi itu sudah sejak jauh kita bilang, kalau sudah pacaran ya tentu harus naik pelaminan. Jadi soal kata deklarasi itu soal menyatakan bagaimana kita untuk naik, untuk apa? Supaya elektabilitas Mas Anies nggak turun-turun, itu lama sekali jadi turun terus, kita nggak ingin yang kita usung itu turun," paparnya.

Omongan Deklarasi Gak Ada

"Kalian aja nanya tiap hari kapan deklarasi? Apalagi kami, kan harus tanyalah, dosakah bertanya kapan deklarasi? Itu bukan dosa," imbuh dia.

Menurutnya, tak pernah ada kesepakatan soal hal itu saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas pada 25 Agustus 2023. Dia mengaku mengikuti langsung pertemuan itu.

"Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu (saat ikut Anies bertemu SBY) adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres 2004," ujar Sahroni di Bareskrim Polri, Senin (4/9/2023).

Dia mengaku ingin melapor secara pribadi. Namun, katanya, dirinya dilarang oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh sehingga batal membuat laporan polisi.

"Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Saya nih sebenarnya udah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," ujar Sahroni.

PKS Khawatir Makin Gaduh

Coba kalau semua pimpinan partai politik saling lapor, ini kan makin gaduh nih urusan nih, menurut saya," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Jazuli mengatakan setiap pimpinan partai politik baiknya bijak untuk menyikapi segala sesuatunya. Ia masih berharap Demokrat dapat kembali bergabung dengan koalisi mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai capres.

"Menurut saya, masing-masing kita itu coba berlapang dada berpikir arif dan bijaklah karena sekarang mungkin tidak ketemu titiknya, ke depan ketemu lagi titiknya. Politik ini kan selalu dinamis ya kan," ucap Jazuli.

Beda Berpolitik, Silaturahmi Jalan

"Bisa saja kemarin Pak SBY mengatakan saya cabut karena lagi agak kaget gitu, begitu cepat perubahan tapi mungkin saja setelah renungan lagi namanya orang kan, kan bagus juga kalau akhirnya Demokrat gabung lagi sama koalisi ini," tuturnya.

Jazuli berharap para pimpinan partai politik meski berbeda pandangan tetap menjalin silaturahmi. Ia ingin kontestasi politik di Tanah Air bisa berjalan dengan nyaman dan aman.

"Kita harus memberikan pembelajaran politik kepada publik bahwa nahkoda-nahkoda, masinis-masinis politik ini. Boleh kita berbeda sikap, berbeda dukungan, berbeda pilihan politik, tapi berikanlah pembelajaran yang membuat anak bangsa ini makin dewasa, makin cerdas, makin menerima keberagamaan," ucapnya. n jk/erc/rmc

Editor : Moch Ilham