SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Program pensiun dini PLTU membutuhkan banyak biaya. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji rencana pensiun dini untuk PLTU Suralaya Banten.
Transisi energi yang hendak dilakukan ini, Luhut mengatakan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menerima dana transisi energi atau Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk memberhentikan PLTU batubara.
"Iya JETP. Ya itu sampai sekarang kami belum tahu uangnya," jelasnya.
Indonesia sendiri telah menyatakan siap untuk menjalankan berbagai program percepatan transisi energi, seperti pensiun dini PLTU. Apalagi usulan transisi energi tersebut utarakan dari negara-negara G7.
"Ya mereka kan yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya," katanya. jk-01/Acl
Editor :
Redaksi
Berita Terbaru
Kamis, 29 Okt 2026 01:07 WIB
Kamis, 29 Okt 2026 01:07 WIB
SURABAYAPAGI.com - PT Jasa Raharja mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, baru mencapai 49,25 persen hingga September 2026, dari total 116…
Kamis, 29 Okt 2026 01:05 WIB
Kamis, 29 Okt 2026 01:05 WIB
SURABAYAPAGI.com - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik. Tekanan tersebut antara…
Kamis, 29 Okt 2026 01:02 WIB
Kamis, 29 Okt 2026 01:02 WIB
SURABAYAPAGI.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia. IHSG…
Kamis, 29 Okt 2026 00:59 WIB
Kamis, 29 Okt 2026 00:59 WIB
SURABAYAPAGI.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberi peringatan keras kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)…
Kamis, 29 Okt 2026 00:56 WIB
Kamis, 29 Okt 2026 00:56 WIB
SURABAYAPAGI.com, Madiun - Prarekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGF (4), di Kota Madiun, diwarnai momen emosional saat…
Kamis, 29 Okt 2026 00:53 WIB
Kamis, 29 Okt 2026 00:53 WIB
SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal hadir di sidang perkara fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah…