SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Program pensiun dini PLTU membutuhkan banyak biaya. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji rencana pensiun dini untuk PLTU Suralaya Banten.
Transisi energi yang hendak dilakukan ini, Luhut mengatakan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menerima dana transisi energi atau Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk memberhentikan PLTU batubara.
"Iya JETP. Ya itu sampai sekarang kami belum tahu uangnya," jelasnya.
Indonesia sendiri telah menyatakan siap untuk menjalankan berbagai program percepatan transisi energi, seperti pensiun dini PLTU. Apalagi usulan transisi energi tersebut utarakan dari negara-negara G7.
"Ya mereka kan yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya," katanya. jk-01/Acl
Editor :
Redaksi
Berita Terbaru
Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB
Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB
SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…
Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB
Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB
SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…
Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB
Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB
SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan. …
Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB
Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB
SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…
Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB
Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB
SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…
Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB
Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB
SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…