SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pada Pilpres 2024 ini, partai Demokrat dikabarkan akan mendukung koalisi Prabowo Subianto. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, sudah saatnya Prabowo memimpin melalui pemilu tahun depan.
Hal tersebut disampaikan SBY di Hambalang, Bogor, dalam pertemuan elite Demokrat dengan Prabowo dan pimpinan parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Saya yakin dengan izin Allah masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui pilpres yang akan datang. For you saya siap turun gunung," kata SBY dalam cuplikan video yang diunggah oleh akun Instagram resmi PAN, Minggu (17/09/2023).
Saat SBY menyatakan akan turun gunung memenangkan Prabowo, riuh tepuk tangan terdengar dari para elite parpol, termasuk sang Ketum Gerindra.
Sebelumnya, Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi yang turut hadir dalam pertemuan di Hambalang sempat menyampaikan perihal dukungan SBY kepada Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang.
"Pak SBY sendiri menyatakan akan ikut turun gunung untuk memperjuangkan Pak Prabowo menjadi presiden 2024," kata Viva.
Sementara, Demokrat menyatakan akan menyampaikan soal keputusan resmi partainya terkait Pilpres 2024 pada 21 September 2023.
"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023," ucap Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Sebagai informasi, kehadiran Demokrat di Kubu Prabowo akan menambah 'gemuk' koalisi. Sebab sebelumnya di KIM sudah berisi partai-partai pendukung sang Menhan. Mulai dari Golkar, PAN, Partai Gelora, PBB, hingga Partai Garindra.
Koalisi Makin Gemuk, Tak Menjamin Kemenangan Pilpres?
Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, menilai, mengingat pendaftaran peserta Pilpres 2024 kurang dari sebulan lagi, besar kemungkinan hanya akan ada tiga koalisi partai politik, bukan empat.
Meski koalisi pendukung Prabowo menjadi yang paling gemuk, menurut Ari, itu tak menjadi jaminan kemenangan.
“Dalam kontestasi pilpres, tidak selalu linear antara kemenangan dengan jumlah banyaknya partai dalam koalisi,” katanya, Senin (18/09/2023).
Ari menyebut, semakin gemuk koalisi, justru semakin rumit membangun koordinasi antarpartai politik. Baik itu untuk menentukan cawapres, maupun ketika mempersiapkan kampanye.
Lagipula, lanjut Ari, dukungan massa partai politik tak selalu sejalan dengan kandidat capres-cawapres. Artinya, meski suara koalisi besar dan beragam dari berbagai partai, belum tentu massa pendukungnya memilih capres-cawapres yang diusung koalisi tersebut.
“Hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membuktikan kalau loyalitas kader partai tidak identik selalu memilih capres-cawapres yang diusung partainya,” kata Ari.
Dengan pemetaan demikian, koalisi pendukung Prabowo menjadi yang paling gemuk. Jika digabungkan, suara parpol pendukung Prabowo pada Pemilu 2019 mencapai 39,4 persen atau 261 kursi DPR RI. Perinciannya, Partai Gerindra (12,57 persen atau 78 kursi), Partai Golkar (12,31 persen atau 85 kursi), Partai Demokrat (7,77 persen atau 54 kursi), dan PAN (6,84 persen atau 44 kursi).
Sedangkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies dan Cak Imin mengantongi 26,95 persen suara atau 167 kursi DPR RI. Angka tersebut merupakan gabungan dari suara Partai Nasdem (9,05 persen atau 59 kursi), PKB (9,69 persen atau 58 kursi), dan PKS (8,21 persen atau 50 kursi).
Sementara, koalisi pendukung Ganjar mengantongi 23,85 persen suara atau 147 kursi DPR RI berdasar hasil Pemilu 2019. Ini merupakan gabungan perolehan suara PDI-P (19,33 persen atau 128 kursi) dan PPP (4,52 persen atau 19 kursi). jk-05/dsy
Editor : Desy Ayu
