Gerindra Janjikan Makan Gratis Senilai Rp. 400 triliun, Setahun. PKB Janjikan pemilik sepeda motor, BBM-nya disubsidi, gratis, tanpa biaya (sub judul)
Baca Juga: Kemenkeu Jawa Timur Beri Gelar Kapolda Jatim 'Relawan Pajak'
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI meledek janji-janji politik bakal capres dan bakal cawapres. Sampai kini, ada janji program BBM gratis untuk sepeda motor, hingga program makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu Wahyu Utomo mengaku mengapresiasi janji-janji tersebut.
Hanya saja ia memberikan catatan bahwa janji tersebut harus diuji terlebih dahulu. Wahyu juga mempertanyakan apakah gagasan tersebut nantinya bakal memenuhi rasa keadilan atau tidak.
"Memang ini kan masanya menuju pemilihan legislatif dan presiden. Dalam perspektif kami yang namanya adu gagasan untuk mensejahterakan apapun tentunya harus kita apresiasi. Itu kan baru gagasan, dan adu gagasan itu perlu diuji," katanya dalam sebuah acara yang Bedah APBN 2024, pada Kamis (21/9/2023).
Sorotan pejabat Kemenkeu soal janji politik seputar urusan gratis-gratisan untuk mendapatkan simpati rakyat.
Janji Makan Gratis Gerindra
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikoesumo, mengatakan bahwa program makan gratis akan diperuntukan bagi pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapatlan gizi seimbang.
"Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis," kata Hashim, di Jakarta, Rabu(06/09/2023).
Menurut perhitungannya, jika makanan gratis itu diberikan setiap hari, satu kali makan selama setahun penuh, 365 hari kepada kelompok yang berjumlah sekitar 44 juta orang anak sekolah, 30 juta anak pra sekolah, 3 juta ibu hamil, maka dibutuhkan dana sekitar
Janji BBB PKB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi pernyataan Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda yang mengumbar janji bahan bakar minyak (BBM) gratis. Janji itu akan dilakukan bila pasangan Anies Baswedan-Cak Imin menang Pilpres 2024.
Bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini mengatakan ada kesalahpahaman terkait pernyataan Syaiful Huda. "Oh iya itu disalahpahami ya, subsidi transportasi tidak boleh dihentikan terutama akses kepada pekerjaan," kata Cak Imin kepada para wartawan setelah menghadiri acara "Halaqoh para ajengan dan habaib di Soreang, Bandung, Jumat (15/9/2023).
Subsidi tersebut, lanjutnya, diperuntukkan kepada rakyat yang bekerja di level bawah dan tidak mendapatkan transportasi publik memadai. "
Sebelumnya, Elite PKB Syaiful Huda sempat berjanji akan memberikan subsidi BBM gratis untuk sepeda motor jika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang Pilpres 2024.
Juga naikkan anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per tahun, dari
Rp 1,5 miliar tiap tahunnya.
Baca Juga: Cukai Hasil Tembakau Resmi Naik 10% per Januari 2024
Aktivis BEM Surabaya, Tercenung
Beberapa aktivis BEM Surabaya, membaca dua janji Politik Gerindra dan PKB tercenung. "Kenapa sih partai-partai politik dan para politisi ini hobi banget mengiming-imingi rakyat Indonesia sesuatu di luar nalar seperti ini.
Apakah mereka berpikir rakyat Indonesia ini segitu bodohnya, sehingga tak mampu membedakan mana janji politik yang masuk akal, mana yang tidak.
Janji politik yang masuk akal saja dan diperkirakan bisa dikerjakan, tak banyak yang dipenuhi.
Apalagi janji-janji omong kosong seperti gratis ini, gratis itu tak jelas juntrungannya, wah bakal jauh panggang dari api hasilnya," kata beberapa aktivis Unair, di kampusnya, Kamis (21/9).
Janji Bebas Korupsi Lemah
Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, melihat sebagian janji Jokowi dalam pilpres 2019, sudah beranjak terpenuhi, sebagian lagi belum. Janji soal pembangunan, reformasi di bidang ekonomi, layanan dasar untuk masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan menunjukkan tanda-tanda ke arah yang baik.
"Namun saya melihat ada shift (pergantian) kebijakan Jokowi dibanding periode pertama (2014-2019), yakni narasi soal penegakan hukum yang bebas korupsi dan pemerintahan yang bersih. Dua aspek itu mengalami pelemahan.
"Apakah dia feasible secara ekonomi, fiskal, sosial, dan public policy-nya. Apakah itu memenuhi rasa keadilan dan sebagainya. Ya kalau bagi kami justru kalau capres cawapres menyampaikan gagasan pemikiran ya itu harus kita apresiasi, yang penting semangatnya untuk menyejahterakan masyarakat. Programnya bisa macem-macem," lanjutnya.
Baca Juga: Akan Hilangkan Kemiskinan dan UMR
Analogikan Janji Sepasang Kekasih
Sementara, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menganalogikan janji politik dengan janji yang disampaikan sepasang kekasih.
Menurutnya, yang perlu digarisbawahi adalah apakah janji tersebut perlu ditanggapi atau tidak.
"Pernah nggak kita dijanjikan sesuatu sama pacar. Misal, dia janjikan kita bulan madu di London atau di Paris. Pertanyaannya, bukan kita bertanya ini janji yang realistis atau tidak, pertanyaannya ini janji perlu kita tanggapi atau tidak?" tanyanya.
Ia menyebut tidak perlu memikirkan janji tersebut jika sudah tahu jawabannya. Baginya janji yang dilontarkan justru mengungkapkan kapasitas orang yang menyampaikannya.
Ia menyebut kalaupun janji tersebut direalisasikan, keuangan pemerintah sebenarnya mampu-mampu saja. Tapi banyak program yang pasti dikorbankan.
"Bisa nggak? Bisa saya bilang. Anggaran kita banyak Rp 3.300 triliun. Kalau hanya sekadar bebaskan BBM bisa tapi itu artinya alokasi anggaran berubah, kita akan kurangi anggaran lain. Kita bisa-bisa nggak bangun infrastruktur mungkin. Tapi apakah itu yang ingin kita lakukan?" tegasnya.
Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan setiap kebijakan ada konsekuensinya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, harus bijak dalam menghabiskan anggaran.
"Kalau semua spending dilarikan ke sana ada yang harus sacrifice. Apa nggak mau bangun investasi, sementara ini gunanya untuk anak cucu kita," pungkasnya. n erc/jk/cr3/an/rmc
Editor : Moch Ilham
