Pasar Modal Bermasalah, OJK dan Kemenkeu Beresin

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat akan membentuk tim kerja untuk membenahi persoalan yang ada di pasar modal. Tim kerja ini akan diisi oleh penyelenggara pasar modal atau Self-Regulatory Organization (SRO) dan sejumlah asosiasi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menjelaskan pembentukan tim kerja ini diharapkan mampu meningkatkan aspek penerapan good corporate governance (GCG) emiten dan kepercayaan investor pasar modal.

"Jadi kan banyak isu yang diangkat. Tentu tidak bisa diselesaikan dan dibahas semua selesai dalam satu kali pertemuan seperti ini. Jadi untuk itu kami melihat bahwa perlu dibuat semacam satu tim kerja lah untuk melihat beberapa isu hal-hal concern perhatian yang sudah diangkat tadi untuk bisa ditindaklanjuti," ungkap Mahendra kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Selain itu, tim kerja ini juga bekerja ini juga langkah untuk pendalaman pasar. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih baik.

Ia menambahkan, kebijakan fiskal yang dilahirkan pemerintah diharapkan dapat mendorong sektor rill dan memperkuat iklim investasi. Mahendra juga menyebut, banyak pembahasan strategis yang dibahas bersama OJK, Kemenkeu, dan BEI.

"Jadi banyak hal-hal yang sifatnya lebih strategic, lebih ekonomi makro, tapi yang khusus untuk teknis dan berkait pasar modal itu tadi tim kerja," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyinggung otoritas BEI yang meminta insentif. Pasalnya, masih banyak ditemui saham-saham gorengan di pasar modal.

Purbaya mengaku tidak akan memberikan insentif sebelum otoritas BEI membenahi pasar modal dari saham gorengan. Menurutnya, praktik saham gorengan ini merugikan investor-investor kecil.

"Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja masih lenggang kangkung karena investor kecil jadi dirugikan," ungkap Purbaya. n erc/ec/rmc

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…